COVER SKRIPSI

 

 

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Skripsi Fakultas keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Dosen Pembimbing.I. pembimbing.II

Drs.Sutoyo,M.pd Dora kusumastuti,SH.MH

NIPY. 0109.0249

PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Skripsi Fakultas keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Slamet Riyadi Surakarta dan diterima untuk memenuhi sebagai persyaratan guna mendapatkan Gelar Sarjana pendidikan.

Pada Hari : Sabtu

Tanggal : 1 Maret 2014

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Drs.Yusuf,M.Pd

Sekretaris : Drs wartoyo,M.Pd

Penguji I : Drs Sutoyo,M.Pd

Penguji II : Dora Kusumastuti,SH,MH

Penguji III : Dr.Siti Supeni,SH,M.Pd

Disahkan oleh :

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

PERSEMBAHAN

Skripsi Penulis Persembahkan Kepada :

1. Ibu saya yang telah membiayai kuliah dan senantiasa memberi doa restu serta menuntun setiap langkahku walaupun tidak bersama ayah saya karena ayah saya telah sudah tidak ada lagi.sebab ayah saya sudah di pangil oleh Tuhan Yesus Cristus bersama Allah Bapa di surga menerima kehidupan yang kekal.
2. Kaka-kaka saya Obet Amokwame.Pontius Amokwame paskratius Amokwame. monica amokwame yang selalu berikan yang terbaik buat saya restu dari kalian saya selesaikan kuliah saya.
3. Adik-adik ku Ibrahim Amokwame. Akilat Amokwame.Angin Amokwame.Januarius Amokowame.marianus Amokwame.I.LOVE YOU MY FAMILIAR ALL.
4. Bapak Drs Paul Sudyo Wali orangtua saya yang telah memberikan yang terbaik untuk saya menempuh studi saya dalam hal biaya kuliah maupun bimbingan dan motivasi.melalui binterbusi bina taruna bumi cendrawasih.

Di Semarang.

5. Almamaterku UNISRI yang Ku banggakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulis Skripsi yang berjudul Hubungan kompetensi Guru Dengan Prestasi Belajar PKN Materi Nilai-nilai pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara pada siswa Kelas VIII SMP Negeri 18 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014.ini.Telah berjalan dengan baik.

Skripsi ini di tulis untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan

Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan di Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Jurusan P.IPS Program Studi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan maupun bantuannya kepada yang terhormat:

1. Drs.Sutoyo,M.Pd,Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan Universitas Slamet Riyadi Surakarta yang telah memberi ijin penelitian sekaligus sebagai pembimbing I yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberi saran kepada penulis hinggaterwujudnya Skripsi ini.
2. Ibu Anita Trisiana SPd,MH.Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Progran Studi Pendidikan Pancasila & kewarganegaraan Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan Universitas Slamet Riyadi Surakarta yang telah menyetujui Judul Skripsi ini
3. Dora kusumastuti,SH,MH Sebagai pembimbing II, yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberi saran kepada penulis hinggaterwujudnya Skripsi ini.
4. LPMAK Lembaga pengkembangan Masyarakat Amunggme & Kamoro yang sebagi sponsor memberikan waktu untuk saya menempuh studi saya sehinga saya dapat menyelesaikan Gelar gelar Sarjana Pendidikan

Jurusan Pendidikan Ilmu pengetahuan & Social

5. Jenioritas IPMAMI maupun teman-teman anggota ipmami yang selalu memberikan pikiran,masukan,saran kepada saya maka saya menyelesaikan skripsi karena saya menyelesaikan studi tanpa teman-teman ipmami.
6. Teman-teman papua dan papua barat di se-jawa bali yang selalu memberikan sumbangan pikiran masukan dan saran melalui organisasi maupun perorangan saya tidak bisa sebut satu persatu jadi terimakasih saudara-saudaraku & saudari-saudari Papua dan papua kalian semua memberikan pikiran & banyak masukan sehingga saya menyelesaikan strata1 (S1) dengan baik dan cepat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Surakarta, 1, Maret, 2014

Jerbeam Amokwame

Penulis

MOTTO

1. Untuk Menuju kesempurnahan sesungguhnya Bersusah susah dahulu Bersenang-senang kemudian Hari.
2. Sesungguhnya dibalik kesulitan itu pasti ada kemudahan untuk mencapai puncak kebahagiaannya.
3. Jangan pernah berhenti sebelum tercapai apa yang diinginkan
4. Berusaha dan selalu berdoa untuk meraih keberhasilan
5. Keberhasilan di mulai dari mimpi dan harapan, jangan pernah takut bermimpi dan berharap. Bangun, kejar dan wujudkanharapan serta impianmu.
6. Kejujuran dan kebenaran membawah keselamatan pribadi
7. Hidup ini adalah perjuangan untuk mencapai suatu keberhasilan membutuhkan suatu pengkorbanan,jadikanlah hidupmu berarti dan kelak keberhasilan akan menantimu.Berjuanglah dan setiap kerhasilan yang diperoleh besar atau kecil pun Berdoalah dan Besyukurlah kepada yang pencipta langit dan bumi ALLAh Tritunggal.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Pada tahun 1996 penulis mulai masuk sekolah dasar atau SD Inpres Noemol Distrik Jila Kabupaten Timika Provinsi Papua.Dan pada tahun 2001 penulis telah Tamat dari SD Inpres Noemol Distrik Jila Kabupaten Timika Provinsi Papua Kemudian penulis Melanjutkan SLTP Pada Tahun 2001 di SLTP YPPK LECOCQ D,ARMAND VILLE KOKONAO.Distrik Kokonao Kabupaten Mimika Provinsi Papua.Dan Pada Tahun 2004.Penulis telah Tamat dari SLTP Yayasan Pendidika & persekolahan Kahtolik LECOCQ D,ARMAND VILLE KOKONAO (SLTP YPPK LCCDVK) DiDistrik Kokonao Kabupaten Mimika Provinsi Papua.

Kemudian pada tahun 2004.penulis melanjutkan sekolah mengah atas di SMA Negeri 2 Mimika Di Distrik kampung Limau Asri,Mimika Papua Kabupaten Mimika Provinsi Papua.dan pada tahun 2007 Penulis telah tamat dari SMA Negeri 2 Mimika Di Distrik kampung Limau Asri,Mimika Papua Kabupaten Mimika Provinsi Papu.

Kemudian pada tahun 2010 penulis melanjutkan studi di Universita Slamet Riyadi Surakarta dan pada tahun 2014 penulis memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Progran Studi Pendidikan Pancasila & kewarganegaraan.Skripsi ini di tulis untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Gelar Sarjana Pendidikan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Progran Studi Pendidikan Pancasila & kewarganegaraan.

Surakarta,1 Maret,2014

Jerbeam Amokwame

Penulis

Negara - Negara Melanesia Galang Dukungan Untuk Kembalikan Kebebasan Papua Barat

Negara - Negara Melanesia Galang Dukungan Untuk Kembalikan Kebebasan Papua Barat

Powes Parkop dan Benny Wenda (AK Rockefeller)

Jayapura - Pemimpin Papua Nugini dan negara Melanesia lainnya menunjukkan dukungan mereka untuk pembebasan Papua Barat. Bob Carr bergerak melawan arus regional, tulis Airileke Ingram dan Jason MacLeod

Dukungan Melanesia untuk Pembebasan Papua Barat selalu tinggi. Berjalan di seluruh Papua Nugini Anda akan sering mendengar orang berkata bahwa Papua Barat dan Papua Nugini adalah “Wanpela Graun” – satu tanah – dan bahwa Papua Barat di sisi lain perbatasan adalah keluarga dan kerabat.

Di Kepulauan Solomon, Kanaky, Vanuatu dan Fiji orang akan memberitahu Anda bahwa “Melanesia belum bebas sampai Papua Barat bebas”. Masyarakat di bagian Pasifik ini sangat menyadari bahwa orang Papua Barat terus hidup di bawah ancaman senjata.

Kemungkinan Perubahan.

Rabu terakhir 6 Maret 2013, Powes Parkop, Gubernur Distrik Ibu Kota Nasional, Papua Nugini menancapkan “warna” nya tegas ke “tiang”. Di depan kerumunan 3000 orang Gubernur Parkop menegaskan bahwa “tidak ada pembenaran, sejarah hukum, agama, atau moral bagi pendudukan Indonesia di Papua Barat”.

Menyambut pemimpin Papua, Benny Wenda, yang berada di Papua New Guinea sebagai bagian dari tur global, Gubernur mengatakan bahwa saat Wenda berada di Papua New Guinea, “tidak ada yang akan menangkapnya, tidak ada yang akan menghentikannya, dan ia dapat merasa bebas untuk mengatakan apa yang ingin ia katakan. ” Ini merupakan hak dasar yang ditolak di Papua Barat, yang terus menerus ditangkap, disiksa dan dibunuh hanya karena warna kulit mereka.

Gubernur Parkop, yang merupakan anggota dari Parlemen Internasional untuk Papua Barat, yang kini memiliki perwakilan di 56 negara, melanjutkan kegiatannya dengan meluncurkan kampanye Pembebasan Papua Barat. Dia berjanji untuk membuka kantor, mengibarkan bendera Bintang Kejora dari City Hall dan menjanjikan dukungannya untuk tur musisi Melanesia untuk Pembebasan Papua Barat.

Gubernur Parkop Tak Lagi Sendirian di Melanesia Menyerukan Perubahan.

Tahun lalu Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O’Neil “merusak” tradisi hubungan dengan Indonesia setelah mengingatkan publik dengan memberikan respon terhadap Pemerintah Indonesia atas kekerasan negara yang sedang berlangsung, pelanggaran hak asasi manusia dan kegagalan pemerintahan. Tergerak oleh 4000 perempuan dari Gereja Lutheran, O’Neill mengatakan kekhawatirannya tentang HAM terhadap pemerintah Indonesia.

Sekarang Gubernur Parkop ingin menemani Perdana Menteri dalam kunjungan ke Indonesia untuk mempresentasikan gagasannya kepada Indonesia tentang cara memecahkan konflik Papua Barat sekali dan untuk semua.

Komentator terkenal PNG, Emmanuel Narakobi berkomentar di blog-nya tentang usulan pendekatan multi-cabang dari Parkop, bagaimana memobilisasi opini publik di PNG tentang Papua Barat. “Mungkin adalah pertama kalinya saya mendengar rencana yang sebenarnya tentang bagaimana mengatasi masalah ini (Papua Barat)”. Melalui radio Gubernur Parkop menuduh Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr tidak serius menangani isu Papua Barat, melainkan “membersihkannya di bawah karpet.”

Di Vanuatu, partai-partai oposisi, Malvatumari Nasional Dewan Chiefs dan uskup Anglikan dari Vanuatu serta Pendeta James Ligo mendesak pemerintah Vanuatu untuk mengubah posisi mereka terhadap isu Papua Barat. Ligo baru-baru ini berada di Sidang Dewan Gereja Pasifik di Honiara, Kepulauan Solomon, yang mengeluarkan sebuah resolusi mendesak Dewan Gereja Dunia untuk menekan PBB untuk mengirim tim pemantau ke wilayah Papua Indonesia.

“Kita tahu bahwa Vanuatu telah mengambil sisi-langkah itu (masalah Papua Barat) dan kita tahu bahwa pemerintah kita mendukung status pengamat di Indonesia pada MSG (Melanesian Spearhead Group), kita tahu itu. Tapi sekali lagi, kami juga percaya bahwa sebagai gereja kami memiliki hak untuk mengadvokasi dan terus mengingatkan negara-negara dan para pemimpin kita untuk khawatir tentang saudara-saudara Papua Barat kami yang menderita setiap hari.” kata Ligo.

Masyarakat Papua Barat juga mengorganisir diri mereka, bukan hanya di dalam negeri di mana kemarahan moral terhadap kekerasan negara Indonesia yang sedang berlangsung, tetapi juga di regional. Sebelum kunjungan Benny Wenda ke Papua Nugini, perwakilan Koalisi Nasional Papua Barat untuk Kemerdekaan yang berbasis di Vanuatu resmi diajukan untuk mendapatkan status pengamat di MSG dalam pertemuan MSG tahun ini yang dijadwalkan akan digelar di New Kaledonia pada bulan Juni. New Caledonia, tentu saja, adalah rumah lain dari perjalanan panjang perjuangan penentuan nasib sendiri bangsa-bangsa Melanesia. Di Vanuatu Benny Wenda menambahkan dukungan untuk langkah tersebut, dengan menyerukan pada organisasi perlawanan Papua yang berbeda untuk mendukung “agenda bersama untuk kebebasan”. Sebuah keputusan tentang apakah Papua Barat akan diberikan status pengamat pada pertemuan MSG tahun ini akan dilakukan secepatnya.

Di Australia Bob Carr mungkin mencoba untuk meredam semakin besarnya dukungan publik untuk Pembebasan Papua Barat tapi di Melanesia arus bergerak ke arah yang berlawanan.*

SBY Setuju Papua Merdeka Pasca Pilpres 2014?

SBY Setuju Papua Merdeka Pasca Pilpres 2014?

Presiden Susilo Banmbang Yudhoyono (SBY)

Herman Dogopia, belum lahir ketika seluruh wilayah Papua dan Papua Barat dijajah Belanda hingga t1963. Tetapi dari ceritera orangtua dan kakeknya, Belanda bukanlah bangsa penjajah bagi rakyat Papua,

Mengapa? Karena Belanda, dalam memperlakukan rakyat Papua selalu melakukan pendekatan dengan cara kasih dan persaudaraan.

Belanda, di dalam membangun Irian Barat - nama seluruh Papua ketika itu, melakukan dengan perencanaan jelas. Setiap kota memiliki peruntukan. Ada kota pendidikan, kota dagang, kota wisata, kota budaya, dan kota pemerintahan.

Dan yang mengesankan, ratusan tahun Belanda menjajah Papua. selama itu tak satu pun peluru yang mereka gunakan untuk membunuh rakyat Papua. Pelanggaran HAM oleh Belanda hanyalah karena penjajah itu tidak mempersiapkan atau mengizinkan wilayah itu menjadi negara merdeka.

Pelanggaran HAM memang belum menjadi sebuah istilah populer di era Belanda. Namun menghadapi rakyat Papua yang melakukan pelanggaran hukum yang ditetapkan pemerintah Belanda, selalu diselesaikan melalui hukum.

Konkritnya walaupun ada rakyat yang melakukan pelanggaran, seberat apapun kategori pelanggarannya, solusi hukum tidak dengan eksekusi mati.

Ketika Herman masih berbentuk seorang anak "ingusan" baru mulai belajar abjad dan bahasa Indonesia, ia mengalami periode – yang orangtua dan kakeknya melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia.

Pada 1969, ketika Papua baru enam tahun kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, sejumlah laki-laki rakyat Papua masuk ke hutan. Mereka tidak puas dan mempertanyakan manfaat dari Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) yang dibentuk oleh PBB dan hasilnya menguntungkan Indonesia.

Menghadapi 'pemberontakan' itu, TNI yang dipimpin Brigjen Sarwo Eddhie Wibowo (kini almarhum), menerjunkan pasukan TNI ke sejumlah tempat yang menentang Pepera.

Yang mengesankan sehingga tak bisa dilupakan Herman Dogopio, anak buah almarhum Sarwo Eddhie itu, tidak pernah bertindak kasar apalagi membunuh sekalipun yang mereka temui orang Papua yang membenci Indonesia.

Keadaannya sangat berbeda dengan situasi saat ini. Tak ada lagi pendekatan seperti yang dilakukan oleh Belanda maupun pasukan anak buah Sarwo Eddhie. Jenderal almarhum ini, merupakan mertua dari Presiden RI periode 2004-2014.

Perubahan 180 derajat tersebut, kini semakin membuat rakyat Papua ingin cepat-cepat lepas dari NKRI.

Selama 50 tahun rakyat Papua menjadi bagian dari jutaan penduduk Indonesia, sudah tak terhitung nyawa anak Papua yang melayang akibat pembunuhan oleh eksekutor Indonesia yang nota bene merupakan bangsanya sendiri.

Anak bangsa dibunuh oleh bangsa sendiri.

"Hampir tak satu persoalan yang tidak diselesaikan dengan cara kekerasan, termasuk pembunuhan. Sehinga menjadi pertanyaan di kalangan kami, apa arti kemerdekaan dalam bingkai NKRI", keluh Herman Dogopia, anggota Kaukus Papua dalam perbincangan dengan INILAH.COM di Jakarta baru-baru ini.

Perbincangan dipicu oleh adanya perkembangan politik terbaru yang kental dengan keinginan memisahkan Papua dari NKRI.

OPM (Organisasi Papua Merdeka) pertengahan April lalu mendapat izin dari pemerintah kota Oxford di Inggeris untuk memiliki perwakilannya di kota tersebut. Pembukaan kantor perwakilan itu secara de facto merupakan pengakuan Inggris atas OPM.

Menurut Herman, Kaukus Papua langsung mersepons dan mengundang pejabat terkait untuk membahas masa depan Papua dalam bingkai NKRI. Tetapi hasil pembicaraan atau diskusi dengan Kaukus Papua, tidak sama dengan penerapannya di lapangan .

Herman, ataupun para anggota Kaukus, yakin sekalipun secara diplomatis Inggeris selalu menyatakan tetap mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua. Tetapi, menurut dia Inggris bahkan negara manapun yang memahami perlakuan Indonesia atas rakyat Papua akan selalu berpihak kepada gerakan anti Indonesia.

Herman yang sehari-hari bekerja di Jakarta bahkan sudah menjadi anggota salah satu partai peserta Pemilu 2014 tanpa ragu menegaskan dengan agresifitas OPM, kemerdekaan Papua, terpisah dari NKRI tinggal soal waktu. Kemerdekaan itu sudah ditunggu sebab pada hakekatnya seluruh rakyat Papua saat ini sudah menjadi pendukung OPM.

Sejujurnya, tutur Herman Dogopio, gerakan apapun yang dilakukan pentolan OPM saat ini dan ke depan, akan selalu didukung secara oleh semua rakyat Papua. Banyak yang diam-diam, tetapi seperti pepatah tua, diam itu emas (silent is golden). Begitulah sejatinya sikap masyarakat Papua dewasa ini.

"Saya berani bertaruh, sekalipun dia pejabat, mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah Jakarta, tetapi darah dan jantung mereka sudah berubah menjadi anggota atau pendukung OPM", katanya.

Alasannya sangat sederhana. Pemerintah Indonesia yang mengendalikan Papua secara remote dari Jakarta, tidak pernah mau melakukan dialog sehingga tidak paham atas keadaan sebenarnya.

Ia selalu terkenang dengan almarhum Gus Dur. Presiden ke-4 RI itu, bersedia membuka dialog dengan pemimpin OPM, termasuk merubah nama daerah itu dari Irian Jaya menjadi Papua.

Pertanyaan yang membayangi masyarakat Papua, mengapa dengan GAM (di Aceh) pemerintah bersedia membuka dialog, tapi dengan OPM, tidak bersedia?

Herman mengakui eskalasi atas keinginan untuk merdeka sempat meredup. Tapi kemudian membara lagi setelah pemimpin OPM, Theys Eluay dibunuh atau terbunuh. Pada 11 Nopember 2001 ia ditemukan tewas di dalam mobilnya yang berada di luar kota Jayapura.

Keinginan menjadi merdeka, semakin membara terutama dipicu oleh pernyataan Presiden SBY tahun lalu.

Menurut Herman, sudah menjadi rahasia umum di masyarakat Papua bahwa Presiden SBY tidak mau berdialog lagi dengan rakyat Papua. Entah apa alasannya tapi yang pasti SBY sendiri sudah menyatakan setuju Papua merdeka.

Syaratnya: nanti setelah SBY tidak lagi menjadi Presiden RI. pemerintahannya.

"Kalian boleh merdeka, asalkan jangan di era pemerintahan saya", kata Herman mengutip pernyataan Presiden SBY ketika bertemu dengan para pemimpin agama dari Papua, 11 Desember 2011.

Pernyataan yang tidak disampaikan kepada media itu kemudian secara berantai diceritakan oleh para pemimpin gereja Papua yang menemui SBY di Cikeas di ujung tahun 2011 tersebut.

Pernyataan Presiden SBY cukup mengejutkan sekalipun ada di antara tokoh Papua masih bertanya-tanya, apakah SBY tidak sedang salah ucap.

Herman juga termasuk yang mempertanyakan kebijakan Presiden SBY yang membentuk UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) yang dipimpin pensiunan jenderal Bambang Darmono (bukan Darsono - red).

"Apa tugas dan tujuannya kalau UP4B tidak diberikan dana operasi dan personel yang memadai?" bertanya Herman.

Herman juga heran, mengapa pemimpin UP4B tetap diam seribu bahasa? Apakah unit kerja itu memang dibentuk hanya untuk menampung sahabat Presiden SBY agar punya status dan kegiatan?

Dengan fakta di atas - sebagai anggota Kaukus Papua, Herman berkesimpulan bahwa persoalan Papua dalam NKRI saat ini memang sengaja dibiarkan oleh rezim Yudhoyono.

Ia masih bisa tersenyum sekalipun dengan senyum kecut, sebab berbagai masalah yang dibiarkan oleh rezim saat ini, ternyata bukan hanya persoalan Papua.

Sebuah pembiaran yang berisiko. Tapi apa mau dikata. "Don't Cry For Me Papua .” [mor]

Uni Eropa Ingin Pastikan Senjata Yang Dijual Negaranya Tidak Digunakan Pada Warga Papua

Uni Eropa Ingin Pastikan Senjata Yang Dijual Negaranya Tidak Digunakan Pada Warga Papua

Ana Maria Gomez, anggota Parlemen Uni Eropa
 dari Portugal, salah satu penandatangan surat (kiri)
bersama Ketua AJI Kota Jayapura, Victor Mambor
usai sidang dengar pendapat (Dok Jubi)

Jayapura, 31/3 (Jubi) – Anggota Parlemen Uni Eropa yang beranggotakan 28 Negara hingga tahun 2013, mendesak Pemerintah Indonesia untuk membuka dan menyediakan akses ke Papua bagi pengamat Independen, termasuk pengamat dari Uni Eropa maupun mekanisme HAM PBB.

16 anggota parlemen Uni Eropa telah menulis surat kepada Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Baroness Catherine Ashton, sebagai tindak lanjut sidang dengar pendapat tentang Papua di parlemen Uni Eropa pada tanggal 23 Januari 2014 dan voting Parlemen Eropa pada 26 Februari 2014 untuk perjanjian kerjasama antara Republik Indonesia dan Uni Eropa. Surat yang ditandatangani oleh 16 anggota parlemen Uni Eropa ini meminta Baroness Catherine Ashton agar mendorong pemerintah Indonesia untuk secara aktif memulai proses dialog dengan rakyat Papua Barat sebagai upaya penyelesaian konflik secara damai seperti yang dituntut oleh para aktivis perdamaian di Papua dan Jakarta. 16 anggota parlemen ini juga meminta pemerintah Indonesia membuka akses kepada pengamat independen termasuk pengamat Uni Eropa serta mekanisme HAM PBB dan melindungi kebebasan pers lokal di Papua.

Leonidas Donskis, anggota Parlemen Uni Eropa dari Finlandia kepada Jubi melalui surat elektronik, Minggu (30/3), mengatakan surat tertanggal 26 Maret 2014 ini menyerukan agar Indonesia membebaskan semua tahanan politik dan mengakhiri praktek mengadili rakyat Papua yang terlibat dalam kegiatan politik damai dengan tindak pidana seperti pengkhianatan/Makar berdasarkan Pasal 106 KUHP Indonesia. Uni Eropa juga sangat mendukung reformasi di Indonesia yang akan memastikan personil aparat keamanan yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM dapat dimintai pertanggungjawaban di pengadilan independen atas tindakan mereka terhadap warga sipil, misalnya melalui reformasi sistem peradilan militer dan pelarangan penyiksaan sesuai dengan norma-norma PBB ;

“LSM lokal terus melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh tentara Indonesia terhadap warga sipil di Papua Barat. Sementara negara-negara anggota Uni Eropa menjual senjata ke Indonesia, sangat tidak mungkin memonitor apakah senjata-senjata itu digunakan terhadap warga sipil karena pembatasan akses ke wilayah ini.” tulis Leonidas Donskis kepada Jubi dalam surat elektroniknya.

“Eropa juga ingin memastikan jika senjata yang dijual ke Indonesia oleh negara-negara anggota Uni Eropa tidak digunakan terhadap warga sipil di Papua.” tambah Donskis.

Surat kepada Baroness Catherine Ashton yang ditandatangani oleh anggota Parlemen Uni Eropa, yang diterima Jubi, Sabtu (29/3) juga menyebutkan beberapa pasal dalam UU Otsus telah dilanggar. Inisiatif lain dari Jakarta seperti Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) dan Draft Otonomi Plus yang direncanakan sangat tidak partisipatif bagi masyarakat asli. Akibatnya pendekatan Jakarta terhadap situasi di Papua Barat hanya mengatasi masalah ekonomi semata. Dana yang disediakan untuk pembangunan kesehatan dan pendidikan sangat besar namun fasilitas kesehatan dan pendidikan tidak berfungsi.

“Penyampaian ekspresi perbedaan pendapat politik atau aspirasi kemerdekaan secara damai, terus menerus dituntut, aktivis ditangkap, demonstrasi dibubarkan dan aktivis dijatuhi hukuman sampai 20 tahun penjara. Dalam iklim konflik dan pelanggaran HAM ini, kami khawatir karena pengamat PBB, organisasi-organisasi kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional serta wartawan independen ditolak masuk ke Papua atau menghadapi pembatasan yang serius untuk masuk atau bekerja di Papua Barat.” tulis Donskis.

Menurut Donskis, selama ini Organisasi Hak Asasi Manusia dan gereja terus melaporkan pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, pembatasan kebebasan berekspresi dan keterbatasan akses yang sangat serius bagi penduduk asli Papua untuk sektor kesehatan dan pendidikan.

Seperti diberitakan oleh media ini (akhir Januari 2014), Parlemen Uni Eropa pada tanggal 23 Januari 2014 lalu telah mengundang Norman Vos (Interantional Coalition for Papua), Zelly Ariane (National Papua Solidarity) dan Victor Mambor (Aliansi Jurnalis Independen Kota Jayapura) untuk menyampaikan situasi dan persoalan terkini di Papua.(Jubi/Benny Mawel)

Nasional & Internasional > Internasional Pernyataan Nicholas Messet Soal Pidato PM Vanuatu Ditanggapi Tokoh Papua di Luar Negeri

Pernyataan Nicholas Messet Soal Pidato PM Vanuatu Ditanggapi Tokoh Papua di Luar Negeri

Octovianus Mote. Foto: pacific.scoop.co.nz.jpg

Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- Rabu, 26 Maret 2014 lalu, Nicholas Messet memberikan keterangan pers di Hotel Kaisar, Jakarta Selatan terkait pidato Perdana Menteri (PM) Vanuatu Moana Carcasses Kalosil pada Sidang Tahunan Dewan HAM PBB di Jenewa Swiss pada 4 Maret 2014 lalu.

Seperti dikutip Tribunnews.com, Nicholas Messet menyebut, pernyataan PM Vanuatu itu adalah bohong besar. Sebab bukti foto yang beredar di internet yang dikeluarkan oleh PM Vanuatu pada sidang di Jenewa itu adalah foto tahun 1970-an, tapi direkayasa seolah-olah itu kondisi terkini di Papua.

Nicholas Messet menilai saat ini Papua sedang mengalami pertumbuhan ekonomi dan perkembangan infrastruktur yang baik, termasuk untuk bidang penegakan hukum.

Messet, dalam keterangan per itu mengatakan, sejak tanggal 21 Mei 1998, turunnya Soeharto, pelanggaran HAM sudah tidak ada lagi.

Pernyataan-pernyataan Nicholas Messet ini mendapat tanggapan dari tokoh Papua di luar negeri. Koordinator Juru Runding Bangsa Papua Barat, Octovianus Mote dalam wawancara elektronik bersama majalahselangkah.com, Minggu, (30/03/14) mengatakan, soal Pidato HAM oleh PM Vanutu itu Indonesia jelas tidak bisa menjawab.

Mote mengatakan, "Saat  M Vanuatu berpidato itu saya bersama adik Jeffrey berada di ruangan. Ketika itu, sambutan luar biasa dan tepuk tangan ramai. Orang-orang yang duduk kiri kanan ruang sidang PBB itu berkata: ini baru pidato Hak Asasi Manusia dan bukan pidato politik". 

Lebih lanjut dikatakannya, saat itu jelas Indonesia tidak mampu menjawab. Jadi, menurut dia, komentar-komentar Nicholas Messet adalah komentar yang ditertawakan banyak pihak termasuk orang Indonesia di Jakarta.

"Indonesia jelas tidak mampu jawab. Karena pidato itu dirangkai begitu cerdik, sehingga tidak ada cela bagi Indonesia untuk bantah. Yakni sesudah baca litany kejahatan Indonesia atas bangsa Papua, ditutup dengan pengakuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia sendiri. Yakni bahwa Indonesia melakukan crime against humanity di tanah Papua," tuturnya.

Dijelaskannya, contoh-contoh yang diambil adalah kasus yang terjadi sesudah era reformasi bukan macam Nicholas Messet sebutkan dalam media nasional sebagaimana juga pernah Frans Alberth Yoku ungkapkan dalam wawancara dengan beberapa media di Pasifik Selatan, bahwa situasi kemanusiaan di Papua sejak masa reformasi (yakni 1997) adalah baik adanya.

"PM Vanuatu menggunakan contoh-contoh terbaru yang sudah umum diketahui yakni yang mudah ditemui dalam kuburan internet, melalui youtube," kata mantan kepala biro Papua Harian Kompas ini.

"Yang berkata demikian adalah anggota UN Human Rights Council. Wibawa Moana memenuhi ruangan PBB dan orang tidak lihat apakah pemimpin ini dari negara kaya atau miskin. Orang lihat isi, apa yang dia bicara. Sebagai seorang bekas wartawan yang biasa dengar aneka pidato dan menulis sangat merasakan gemanya," tuturnya. 

"Tidak ada yang bisa lawan kuasa dari mulut seseorang yang diberkati Tuhan untuk menyampaikan kebenaran di depan pemimpin dunia. Vanuatu adalah sebuah bangsa yang Tuhan pilih untuk memerdekakan bangsa lain dan bukan cuma bangsa Papua Barat saja," kata penerima Tom and Andy Berstein Senior Human Rights Fellow di Yale Law School itu.

Mote menjelaskan, Vanuatu sudah buktikan di masa lalu. "Yang sudah dipilih Tuhan tidak bisa dibatalkan manusia. Papua pasti akan merdeka apa pun yang dilakukan oleh Indonesia dan para orang Papua dan bukan yang memilih untuk jadi penyambung tipu daya, di balik fakta. Sayang mereka, orang-orang kerja untuk Indonesia ini lupa bahwa setiap perkataan dan perlakuan akan diperhitungkan Tuhan."

Ia bercerita, usai pidato PM Vanuatu, Indonesia mempergunakan kesempatan keesokan harinya untuk menjawab. Rekaman video bisa dilihat di beberapa Facebook dan juga documentasi UN human rights council.

"Intinya adalah Indonesia sama sekali tidak jawab isi pidato, baik itu mengenai kejahatan kemanusiaan yang sudah dan sedang dilakukan maupun tentang masalah politik yakni PM Vanuatu meminta PBB akui kesalahan masa lalu dan agendakan kembali masalah Papua dalam Mekanisme PBB."

Tugas Orang Papua
Bagi Mote yang terlibat dengan proyek riset Peacebuilding Compared di Australian National University yang dipimpin oleh Professor John Braithwaite itu, komentar-komentar sebagaimana yang sering disampaikan Frans Alberth Yoku, Nicholas Messet, dan beberapa orang Papua lainnya itu tidak terlalu berguna untuk ditanggapi berlebihan.

Menurut dia, komentar-komentar mereka hanya mencari sensasi agar mereka dipandang penting untuk mengacaukan psikologi orang asli Papua. Tapi, di tingkat regional dan internasional dapat dipahami siapa mereka.

"Tugas berikut adalah Orang Papua dan para jaringan solidarity untuk mencari dukungan dari sebanyak mungkin negara di dunia agar ketika Vanuatu dorong draft resolusi dan bawa masuk kembali ke UN untuk lakukan vote, maka bisa didukung. Itu tugas kita semua," tutur Mote.

"Jadi dengan kata lain, Vanuatu melalui dua pidato bersejarah itu sudah membawa kembali masalah Papua ke UN. Sekarang tinggal yakinkan pemimpin Melanesia lain agar tidak macam PM Solomon yang begitu sombong bahwa Indonesia dengar nasehatnya, sehingga masalah HAM sudah tidak terjadi di Indonesia," jelasnya. 

"Pertanyaan saya buat Perdana Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Gordon Darcy Lilo adalah apakah Indonesia sudah penuhi janji mereka untuk bangun pabrik pengalengan ikan tuna terbesar di dunia yang Indonesia janjikan waktu dia ke Jakarta jualan darah manusia Papua yang adalah sodaranya sendiri?," tanya Mote.

Menurut Mote, "Yang bisa menjawab pertanyaan di atas adalah Nick Messet dan Frans Alberth Yoku, Rektor Unipa yang saya lupa namanya karena begitu memalukan serta Michael Manufandu yang kebetulan semuanya berasal dari pantai utara Tanah Papua bisa jawab. Karena mereka bersedia jadi kaki tangan Indonesia untuk keliling tipu pemimpin dan rakyat Melanesia."

Diketahui, pada Konferensi Papua Damai yang diadakan pada 2011 yang diadakan oleh Jaringan Damai Papua (Papua Peace Network) di Jayapura, Octovianus Mote secara demokratis dipilih sebagai satu dari antara lima orang Negosiator Papua Damai. Keempat orang yang lain adalah Rex Rumakiek (di Australia), Dr. John Otto Ondawame (di Australia), Benny Wenda (di Inggris), dan Leoni Tanggahma (di Belanda). 

Mereka ditetapkan berdasarkan 17 macam kriteria. Kriteria dimaksud antara lain adalah harus mampu menggunakan bahasa Inggris standar (speaking, listening, reading and writing), memiliki kemampuan diplomasi dan bernegosiasi (bersertifikat), memahami proses sejarah perjuangan Papua, juru runding bukan pemimpin, tapi mendapat mandat dari pemimpin serta ada beberapa kriteria yang khusus dan pentin