Sabtu, 30 Agustus 2014

Government should not turn blind eye to Indonesia's treatment of West Papuans, Senator Madigan says

Suara Kolaitaga Minggu, Agustus 31, 2014 0
Tracee Hutchinson asks what role an Australian Government would have in the move towards West Papua's independence.
Democratic Labour Party Senator John Madigan has urged the Australian government for not to turn a blind eye to Indonesia's treatment of the indigenous population of Papua province.
Democratic Labour Party Senator John Madigan. (Credit: AAP) 
Democratic Labour Party Senator John Madigan has urged the Australian Government to not turn a blind eye to Indonesia's treatment of the indigenous population of Papua province.
Foreign Minister Julie Bishop this week signed a Code of Conduct agreement with Indonesia to promote intelligence cooperation and iron out tension over Australian spying activities against Indonesian president Susilo Bambang Yudhoyono and his inner circle.
The agreement is hoped to repair Australia's relationship with Indonesia.
Senator Madigan said the Government should not forget the situation in West Papua, which is facing a conflict similar to the one in East Timor.
"I think we need to learn from past mistakes – the Balibo Five, the annexation of East Timor – the situation that we have in West Papua [is] that we want to see clear, transparent, democratic government," Senator Madigan said.
Two French journalists were jailed this month by Indonesian authorities for not obtaining the correct visa.

Local police had raised concerns the journalists' activities could "destabilise" Papua.
Earlier this month, five separatist rebels were shot dead in clashes with Indonesia's military.
"We've got problems on our own doorstep and yet they don't seem to get a mention," Senator Madigan said.
"I realise, as do the majority of Australians, that we want to develop good relations with Indonesia, but any relationship is based on being able to speak in a robust and truthful manner, otherwise it's a flawed relationship."
The triumph of Indonesia's president-elect Joko Widodo in July's election has raised hopes of improving democracy in the archipelago state, but Senator Madigan said the West Papua situation shows Indonesia still has a way to go.
"Indonesia is on the road to becoming a more vibrant democracy and all Australians would support that, but to become a democracy, you've got to have transparency, and we have ongoing reports that keep coming up regularly of atrocities there," he said.
"We all know the Indonesian nation is a huge, very diverse group of islands and Indonesia, as all governments, has its challenges but we do need to encourage the Indonesian government to act responsibly fairly to all of their people.
"The place I believe we can have the greatest influence in world affairs is initially in our own backyard ... We're talking about people, we're talking about people's lives and I won't be complicit by my silence."

Madigan pushes issue with fellow crossbenchers

Senator Madigan has been raising awareness of the West Papuan conflict with fellow crossbench senators who hold the balance of power in the Senate.
"[Independent senator] Nick Xenophon and I often speak about it – we've had numerous conversations on this issue. I've mentioned it to another of my fellow crossbench senators," he said.
"I think that it's a process of education, it's a process of having calm discussion about this issue, and it needs to happen.
"I have raised the issue of West Papua on numerous occasions in the Parliament in the past three years and I will continue to do so for however long I'm here, until such time as we get some real results for these people."
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Kamis, 28 Agustus 2014

Asisten Pelatih: Persipura Target Juara Grup Wilayah Timur

Asisten Pelatih: Persipura Target Juara Grup Wilayah Timur

Asisten Pelatih: Persipura Target Juara Grup Wilayah Timur
Tim kebanggaan masyarakat tanah Papua, Persipura Jayapura (Foto: Ist)
PAPUAN, Jayapura --- Tim Persipura Jayapura menargetkan pimpin klasemen akhir Wilayah Timur Liga Super Indonesia (LSI), dengan komitmen memenangkan pertandingan saat menjamu Mitra Kukar, di Stadion Mandala, Kota Jayapura, Papua, Jumat (28/8/2014) besok.

Persipura Jayapura Bersinar

Persipura Jayapura Bantai Kuwait SC 6-1
Jacksen Tiago: Faktor Tuan Rumah Saja Tidak Cukup!
Lawan Persipura, Kuwait Waspadai Serangan Balik
Pastikan Lolos ke 8 Besar ISL, Persipura Fokus AFC
"Kami harus menang sehingga bisa juara grup. Anak-anak Persipura dalam keadaan siap tempur hadapi Mitra Kukar," kata Asisten Pelatih Persipura Jayapura, Chrisleo Yarangga di Jayapura, Kamis sore.  

Target menjadi Juara grup wilayah timur, kata Yarangga, telah menjadi komitmen bersama pemain, pengurus dan manajemen Mutiara Hitam.

"Kami ingin suskses pada laga lawan Kuwait SC bisa menjalar saat menjamu Mitra Kukar. Persipura ingin juara grup timur," katanya.

Dengan menjadi juara grup wilayah timur, mantan penyerang Persipura yang seangkatan dengan Almarhum Ritham Madubun, Roni Wabia dan Fison Merauje itu menuturkan, langkah tim kebanggaan warga Kota Jayapura dan Papua itu menjadi lebih mudah.

"Tentunya kalau juara grup pasti ada nilai plusnya. Kami ingin sukses seperti musim sebelumnya," katanya.

Mengenai formasi dan komposisi pemain yang akan diturunkan pada laga besok, Chris mengatakan, tetap menggunakan formasi yang digunakan saat mengalahkan Kuwait SC dengan skor 6-1.

"Mitra Kukar merupakan tim yang kuat. Persipura tidak pernah meremehkan lawan. Permainan khas Mutiara Hitam tetap kami peragakan dalam laga besok," katanya.

Assisten pelatih yang terkenal dengan tendangan 'gledeknya' itu menambahkan, pada laga besok, jajaran pelatih akan mencoba menurunkan sejumlah pemain muda.

“Dalam line up, kami mencoba memasukan pemain muda. Tetapi keputusan akhir ada di tangan pelatih Jacksen, pemain yang paling siaplah yang akan dimainkan," ujarnya.

Dalam klasemen sementara LSI wilayah timur, Persipura menempati posisi kedua dengan raihan poin 35, dari 17 kali bertandingn dengan delapan kali seri dan belum sekalipun kalah.

Sementara, Mitra Kukar mengoleksi 33 poin dari 17 kali melakoni pertandingan dengan 10 kali menang, tiga kali seri dan empat kali kalah.
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Ketua KNPB Sorong Raya Ditemukan Tewas Dalam Karung

Ketua KNPB Sorong Raya Ditemukan Tewas Dalam Karung

Ketua KNPB Sorong Raya Ditemukan Tewas Dalam Karung
Tali yang digunakan untuk mengikat korban, dan terlihat diisi di dalam karung (Foto: Ist)
PAPUAN, Jayapura --- Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Sorong Raya, Yohanes Yohame, ditemukan seorang nelayan dengan kondisi tubuh terikat tali, luka tembak di dada sebelah kiri, luka lebam di sekujur tubuh, dan diisi di dalam karung, dan tewas menggenaskan.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pastor Jhon Jongga Minta Warga Sipil Tidak di Stigma OPM
Kejagung dan Komnas HAM Diminta Buka Kasus Wasior Berdarah
Selamatkan Hak Milik dan Hidup Orang Papua
Yason Ngelia Ikut Ditangkap, Pengacara HAM: Dua Anggota KNPB Tidak Diketahui Keberadaannya
Seperti ditulis kontributor tablodijubi.com, dari Sorong, Papua Barat, jasad korban ditemukan oleh seorang nelayan, pada Selasa, (26/8/2014) pagi, sekitar pukul 07.00 Wit.

Jasad tersebut mengapung di pesisir Pulau Nana, tidak jauh dari Kawasan Pulau Dom, Distrik Sorong, Kepulauan Kota Sorong.

Menurut hasil Visum yang dilakukan tim identifikasi rumah sakit umum Kota Sorong, Yohame ditemukan dengan luka tembak di dada sebelah kiri, dan wajah korban juga hancur oleh pukulan benda keras.

“Kami temukan ada luka tembakan di dada kiri, dia punya muka hancur,” ungkap Yori, petugas di RSUD Sorong.

Menurut Yori, kedua kaki dan dan tangan korban juga dalam posisi terikat, dan diduga jasadnya akan ditenggelamkan ke dalam Laut.

Sekertaris Umum KNPB, Ones Suhun, kepada suarapapua.com, membenarkan peristiwa naas yang dialami rekan mereka, Martinus Yohame, di Sorong.

“Benar, Ketua KNPB Sorong Raya hilang sejak tanggal 19 Agustus lalu, kami sudah cari kemana-mana tapi tidak dapat, dan ternyata jasadnya ditemukan oleh seorang nelayan di laut,” kata Suhun.

Menurut Suhun, kondisi jenazah sudah tidak utuh lagi, sebab telah mengapung di laut selama beberapa hari, karena itu pihaknya akan menindaklanjuti penemuan tersebut.

“Dia sebelumnya melakukan konfrensi pers, yakni menolak kedatangan presiden, dan tidak setuju atas penyelenggaraan Sail Raja Ampat, tiga hari kemudian yang bersangkutan hilang jejak.”

“Kami menduga keras, yang membunuh dan menghilangkan teman kami adalah aparat keamanan Indonesia, dalam hal ini grup Kopassus,” kata Suhun.

Kapolres Sorong Kota, Ajun Komisaris Besar Polisi, Harri Goldenhart, ketika dikonfirmasi wartawan, membenarkan adanya penemuan mayat tersebut.

“Kami masih melakukan identifikasi, apakah benar yang bersangkutan dibunuh atau terbunuh,” tegasnya kepada wartawan.

Diposting oleh di Tidak ada komentar:

BUPATI TERPILIH MIMIKA SIAP DILANTIK 5 SEPTEMBER


BUPATI TERPILIH MIMIKA SIAP DILANTIK 5 SEPTEMBER
Eltinus Omaleng, SE (kanan) Bupati Terpilih Mimika, yang didampingi Wakil Bupati Terpilih, Yohens Bassang, SE, M.Si (kanan), saat di wawancara (Jubi/Istimewa)
Eltinus Omaleng, SE (kanan) Bupati Terpilih Mimika, yang didampingi Wakil Bupati Terpilih, Yohens Bassang, SE, M.Si (kanan), saat di wawancara (Jubi/Istimewa)
Timika, 28/8 (Jubi) -  Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mimika terpilih periode 2014-2019, Eltinus Omaleng – Yohanes Bassang, rencananya akan dilantik pada pada 5 September 2014 mendatang.

Asisten I Setda Mimika, Christian Karubaba, di Timika, Kamis (28/8) mengatakan untuk mempersiapkan acara pelantikan, pihaknya menggelar rapat rapat koordinasi dengan muspida yang dilakukan di Hotel Rimba Papua, Rabu (27/8).
Rapat ini juga turut membahas anggaran pelaksanaan pelantikan dan juga keamanan pelaksanaan pelantikan.
Wakil Ketua II DPRD Mimika, Karel Gwijangge mengatakan, keamanan merupakan faktor utama dalam pelaksanaan pelantikan ini.
Terkait hal itu, Kapolres Mimika, Ajun Komisaris Besar (Pol) Jermias Rontini mengatakan pihaknya dibantu Kodim 1710 Mimika siap mengamankan berjalannya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
Saat ini, katanya, situasi wilayahitu sudah cukup kondusif pasca terjadinya sejumlah insiden yang sempat meresahkan. Namun saat ini dengan dibantu oleh masyarakat, perlahan-lahan situasi dan aktivitas masyarakat sudah normal kembali.
“Jelang pelantikan tentukan keamanan akan diperketat. Kami akan melakukan sweeping di setiap jalur-jalur kerawanan sebelum pelantikan. Mau dilantik dimanapun, di gedung Eme Neme Yauware atau di lapangan Timika Indah, kami pihak keamanan pasti siap. Tokoh masyarakat perlu dilibatkan juga,” katanya.
Sementara itu, Bupati terpilih Eltinus Omaleng, mengaku pelantikan ini merupakan kado terindah dari masyarakat Kabupaten Mimika. “Kami juga sangat berterima kasih kepada pihak TNI/Polri yang bersedia menjamin keamanan pada saat pelantikan nanti,” tuturnya
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Senin, 25 Agustus 2014

KONFLIK, Harga Eksistensi FI dan NKRI di Papua (bagian 2)


KONFLIK, Harga Eksistensi FI dan NKRI di Papua (bagian 2)
Penulis : Topilus B. Tebai | Senin, 25 Agustus 2014 22:00 Dibaca : 297   Komentar : 0
Panser di Freeport Indonesia. Foto: Ist
1 2 > <

Bagian ini adalah sambungan dari  satu tulisan panjang. Disarankan lebih dahulu membaca bagian 1.

Sikap Negara Indonesia
Sikap Indonesia santai, adem ayem alias diam dan duduk manis menanti persennya tiba dalam bentuk pajak dan bagi hasil sesuai perjanjian kontrak, dan atas saham 8.5% yang ditanamnya di PT Freeport. Bagaimana empati pimpinan negara Indonesia atas nasib orang Papua yang tetap melarat hingga saat ini? Hampir tak ada. Bahkan negara Indonesia melalui militernya menunjukkan sikap memihak Freeport.
   
Ingatlah sejarah. Freeport Hadir tahun 1967 ketika Papua masih dalam status quo. Indonesia mempersilahkan masuk PT FII dengan penetapan Undang-undang penanaman modal asing (PMA). Indikasi yang hingga saat ini melekat di hati orang Papua kebanyakan adalah bahwa kontrak karya Freeport dijadikan 'alat pelicin' oleh Indonesiat untuk memuluskan keinginannya menjadikan Papua menjadi wilayah NKRI.
   
Dengan perjanjian dan serangkaian kesepakatan yang masih 'abu-abu' hingga saat ini, Freeport beroperasi. Dampak limbah yang ditimbulkan begitu berbahaya. Manusia Papua sebagai pemilik ulayat tidak diperhatikan dan malah terus menjadi objek mengail rezeki dari pendatang dan militer. Sementara puluhan ribu kilo emas dan tembaga per hari dikeruk dan dibawa pergi.
   
Indonesia malah merespon pemberontakan atas derita yang dibawa Freeport dengan melabeli separatis yang melawan negara Indonesia yang oleh hukum legal untuk dibasmi. Orang Papua dilihat sebagai kelompok yang menghambat pembangunan yang harus ditumpas. Indonesia memihak Freeport dan menempatkan diri sebagai musuh rakyat Papua yang menderita karena kehadiran Freeport.

Sikap Rakyat Papua
Dari awal, orang Papua menentang pendatang baru untuk datang dan menguasai wilayah adat Papua. Hal ini tercermin dari awal. Sikap mereka diungkapkan dengan berbagai cara, mulai dari ucapan, demostrasi, hingga perlawanan fisik.
   
Orang Papua menganggap tanah adalah mama yang memberi mereka makan. Maka konsekwensi manusia Papua dalam hidup sehari-hari adalah menghargai dan melindungi  alam, tanah dan segala isi di wilayah kekuasaan adatnya. Dengan demikian, cara Freeport  datang tanpa diundang dan tanpa permisi, cara mereka menduduki dan mengeksploitasi tambang jelas berseberangan dengan adat yang dianut orang Papua.
   
Misalnya, hal ini tercermin dari kata-kata Yosepha Alomang pada Mei 2000: "Gunung Memangkawi itu saya. Danau Wanagong itu saya punya sum-sum. Laut itu saya punya kaki. Tanah di tengah ini tubuh saya. Kou sudah makan saya. Mana bagian dari saya yang kou belum makan dan hancurkan? Kou sebagai pemerintah harus lihat. Sadar bahwa kou sedang makan saya. Coba kou hargai tanah dan tubuh saya..!"
   
Jenderal TPN/OPM, Gen. Kelly Kwalik yang beroperasi di bagian Timika pun kadang menyerang beberapa pos militer, Freeport security. Sayangnya, perjuangan orang Papua untuk menuntut hak mereka untuk dipenuhi, perlawanan mereka dengan cara mereka, selalu ditanggapi sebagai upaya menentang Negara Indonesia (separatis) dan upaya untuk menentang Freeport (menentang asset Negara) yang harus diamankan dengan berbagai cara.
   
Maka sejak Freeport masuk dan secara tidak langsung menarik semua orang dari seluruh suku bangsa di Papua, seluruh orang Indonesia dari berbagai provinsi dan pulau, bahkan masyarakat internasional untuk datang ke Timika. Telur konflik pun telah pecah.

Konflik Timika
Timika. Oleh dunia, dia lebih terkenal dengan nama Tembagapura. Oleh orang Papua dan Indonesia sebagian, Timika juga terkenal karena menjadi kota konflik.
   
Konflik yang terjadi beragam. Secara umum, ada beberapa model konflik yang dapat diidentifikasi menurut pihak-pihak yang bertikai dan terlibat dalam konflik. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik sudah jelas, PT Freeport, orang Papua dalam kelompok-kelompok suku (Dani, Moni/Migani, Mee, Damal, Amungme, Kamoro), Orang kei, orang Timor, orang Pendatang (Jawa, Bugis, Makassar, dll), TNI/Polri, Orang Tak Dikenal (OTK), dan TPN/OPM. Dalam konflik batin berupakonflik ideologi, masih banyak pihak-pihak yang menjadi aktor konflik.
   
Yang paling banyak terjadi adalah konflik antar orang Papua dan Freeport, antar orang Papua sendiri dalam lingkup suku-suku, konflik antara OPM dengan TNI/Polri karena perbedaan ideologi dan konflik dengan pendatang (orang luar Papua).

Yang menarik adalah menyimak dampak yang ditimbulkan dari kehadiran PT Freeport terhadap konflik. Yang jelas, kehadiran PT Freeport menjadikan wilayah adat yang dihormati habis diambil dan dipatok sebagai wilayah tambang. Penghuninya dari berbagai suku bangsa dikumpulkan di satu tempat. Ini sudah jelas sangat rentan terhadap konflik antar kelompok suku. Hal ini juga karena masalah peradaban (mengenai ini, akan dijelaskan di bawah).
   
Freeport juga hadir membawa militer untuk mengamankan tambang, berupa TNI/Polri dari berbagai kesatuan. Mereka digaji besar dari Negara dan Freeport untuk mengamankan. Mereka kadang tidak berperikemanusiaan terhadap warga Papua.
   
Saya pikir ada juga dampak dari  lompatan yang cukup tinggi yang dialami orang Papua dalam hal peradaban kehidupan. Saya ingat sharing pendapat Emanuel Gobay, pekerja HAM di lembaga bantuan hukum (LBH) Yogyakarta beberapa waktu lalu yang mengatakan, tingkatan peradaban orang Papua dengan Indonesia dan manusia di dunia lain berbeda. Orang Papua mengalami lompatan peradaban.
   
Menurutnya, orang Papua masih berada pada tingkatan peradaban komunal primitif ketika Freeport masuk. Sayangnya, orang-orang yang menyetir Freeport dan masyarakat Indonesia sudah mulai masuk kepada tingkatan peradaban kapitalis. Ada beberapa tingkatan peradaban yang dilompati orang Papua.
   
Dalam arti lain dapat dikatakan, kedatangan bangsa-bangsa luar mengakibatkan orang Papua seperti dipaksa untuk menjadi penghuni peradaban kapitalis dari posisi komunal primitif. Sayangnya perilaku dan tindakan orang Papua akan tetap mencerminkan posisi peradaban hidup komunal, walau secara riil, orang Papua saat ini menjadi penghuni peradaban kapitalis.
   
Ini berpengaruh pada pola pikir. Masyarakat kapitalistik akan berpikir untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk menghasilkan uang, keuntungan dan laba. Dengan cara bagaimana pun itu.
   
Bila peluang dan kesempatan itu tidak ada, mereka akan bangkit menciptakan peluang dan kesempatan itu. Sementara orang Papua yang masih berpola pikir komunal akan mengutamakan keluarga dan sukunya, mengenal pembagian wilayah kekuasaan adat dan saling menghormati, dan pola hidupnya masih mengutamakan kebersamaan.
   
Beberapa perbedaan ini dalam pembahasan selanjutnya kita telaah, apakah kehidupan masyarakat Papua yang komunal primitif dengan sifat-sifat dasar mereka itu bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan bagi masyarakat kapitalis dengan sifat kapitalistik yang membentuk dasar pemikiran dan arah hidup mereka. 
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

MENUNTUT BEBASKAN JURNALIS INTERNASIONAL, BERI RUANG JURNALIS ASING

RUANG JURNALIS ASING

MENUNTUT BEBASKAN JURNALIS INTERNASIONAL, BERI RUANG JURNALIS ASING

Diposting oleh TPN pada Senin, 25 Agustus 2014 | B-TPN: Like, Share, dan Komentar

Foto: Kegiatan Mimbar Bebas di Titik nol kilometer oleh AMP/Dok. AMP
Buletin TPN, Yogyakarta – Bebaskan dua wartawan Internasional asal Prancis yang di Tahan oleh Republik Indonesia melalui Kepolisian Indonesia di Papua, tanggal 6 Agustus 2014.

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar Mimbar Bebas di titik nol kilometer Yogyakarta terkait Pembungkaman Demokrasi, Dibatasi kebebasan Perss lokal, dan pelarangan Wartawan Internasional untuk melakukan kegiatan Jurnalisme di Tanah Papua.

Terkait pelarangan Jurnalis Internasional di Tanah Papua, Thomas Dandois dan Valentine Bourrat telah di Tahan oleh Negara Indonesia melalui Kepolisian Indonesia di Papua, tanggal 6 Agustus 2014 saat berada di Wamena.

Pada bulan Juli 2014, di Hadapan Perdana Mentri Selandia Baru, daftar catatan hijo, Catherine Delahunty telah menyatakan bahwa kegiatan meliput melalui media lokal maupun Internasional ditutup oleh Pemerintah Republik Indonesia.

AMP menanyakan, mengapa hal seperti ini terjadi di Tanah Papua. Sebenarnya, apa yang disembunyikan oleh Kolonial Indonesia.

“Kolonial Indonesia stop menutupi segala ruang kebebasan apapun, dan terlihat Negara penjajah Indonesia terus melakukan kegiatan sebagai penjajah di Tanah Papua,” kata Pemandu Acara, Mikael Kudiai saat mimbar bebas dan dikutip B-TPN, Minggu (24/08/2014) waktu menjelang malam Yogyakarta.

Dunia Internasional menyaksikan wajah Negara Indonesia yang terus melakukan aktivitas menjajah, membiarkan eksploitasi terjadi, merampas hak-hak dasar Orang Asli Papua.

Kedua wartawan asing ditahan dengan hukuman lima tahun penjara dan denda 500 juta. (Admin/B-TPN)
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Bebaskan 2 Wartawan Prancis dan Segera Buka Ruang Bagi Jurnalis Asing Masuk ke Papua Sunday, August 24, 20140 comments

Bebaskan 2 Wartawan Prancis dan Segera Buka Ruang Bagi Jurnalis Asing Masuk ke Papua

Sunday, August 24, 20140 comments

2 Wartawan asing yang ditahan polda Papua

Pembungkaman terhadap ruang demokrasi semakin nyata dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalua aparat negara (TNI-Polri) dengan melarang adanya kebebasan berekspresi bagi rakyat Papua didepan umum serta penangkapan disertai penganiayaan terhadap aktivis-aktivis pro kemerdekaan Papua.

Keadaan yang demikian; teror, intimidasi, penahanan, penembakan bahkan pembunuhan terhadap rakyat Papua terus terjadi hingga dewasa ini diera reformasinya indonesia. Hak Asasi Rakyat Papua tidak ada nilainya bagi Indonesia.

Dan berbagai kasus kejahatan terhadap kemanusian yang dilakukan Militer Indonesai terhadap Rakyat Papua lainnya yang tidak terhitung jumlahnya.
Selama 50 tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melarang semua wartawan asing memasuki Papua Barat dalam upaya untuk menutupi kekejaman yang dilakukan Oleh pemerintah Indonesia

Tahun lalu, perdana Mentri Indonesia Marty Natalegawa menyatakan bahwa sekarang pemerintah Indonesia memungkinkan media internasional untuk mengunjungi Papua Barat dan Gubernur setempat, Lukas Enembe juga mengatakan ia menyambut wartawan untuk mengunjungi Papua Barat.

Thomas Dandois dan Valentine Bourrat Pasangan jurnalis ini ditangkap pada tanggal 6 Agustus, dan dipenjarakan dan sekarang terancam dengan 5 tahun penjara ddengan dendah 500 jutah. Thomas Dandois dan Valentine Bourrat berada di papua Barat dengan Tujuan membuat sebuah film dokumenter tentang situasi nyata di Papua Barat.

Dengan Penengkapan terhadap Thomas Dandois dan Valentine Bourrat dua wartawan membenarkan kehadiran Indonesia di Papua bertujuan untuk menguasai dan menjajah, tidak untuk membangun Rakyat Papua.


Maka, Aliansi Mahasiswa Papua menuntut dan mendesak Rezim SBY & Budiyono/atau pemerintahan baru Jokowidodo dan Jusuf kalah untuk segera:


  1. Mebebaskan Thomas Dandois dan Valentine Bourrat  Tanpa syarat
  2. Mencabut Larangan Terhadap wartawan asing Untuk Meliputi di Papua sejak 1963
  3. Berikan Kebebasan bagi Jurnalis/ asing untuk hadir di Papua

Demikian press release ini dibuat, kami akan terus melakukan perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan, penindasan dan penghisapan terhadap Bangsa dan Rakyat Papua Barat. Terima kasih atas dukungan Kawan-kawan jurnalis dalam memberitakan persoalan rakyat Papua demi terciptanya demokratisasi di Tanah Papua
Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Langganan: Postingan (Atom)