Sabtu, 30 Agustus 2014

JAWA TENGAH, AMP GELAR AKSI DALAM TEKANAN MILITER & ORMAS INTELJEN

JAWA TENGAH, AMP GELAR AKSI DALAM TEKANAN MILITER & ORMAS INTELJEN


JAWA TENGAH--- Tepat pada Hari ini, Masyarakat dan Mahasiswa Papua yang  terorganisir oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) sejawah Tengah, berdomisili di Jawa tengah yakni AMP Semarang, AMP Sala Tiga, AMP Solo dan AMP Jogya, menggelar Akis Nasional untuk Memperingati 52 Tahun Perjanjian New York/New York Agreement yang Ilegal dan AMP menuntut Hak menentukan Nasib sendiri solusi Demokrasi Bagi Rakyat Papua.
Aksi di mulai dari Rumah adat Papua longmarch sampai Titik Nol Kilo meter Depan kantor Pos Jogya dengan Pengawalan ketat Oleh TNI-POLRI Indonesia Ormas Intelejn pada hari ini 15 Agustus 2014.
Penandatanganan Perjanjian New York (New York Agreemnent) antara Belanda dan Indonesia terkait sengketa wilayah West New Guinea (Papua Barat) pada tanggal 15 Agustus 1962 dilakukan tanpa keterlibatan satupun wakil dari rakyat Papua pada hal perjanjian itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup rakyat Papua. hal ini disampaikan oleh AMP ke media ini dengan Pernyataan Sikap aksi damai.
Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] mendesak Indonesia dalam hal  kepada Rezim SBY-Boediono, atau pemerintahan baru Jokowi JK, Belanda dan PBB untuk segera : 1.    Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua. 2.    Menuntup dan menghentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan Multy National Coorporation (MNC) milik negara-negara Imperialis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain dari seluruh Tanah Papua.3.    Menarik Militer Indonesia (TNI-Polri) Organik dan Non Organik dari seluruh Tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua.
Alasan Amp,  Bahwa Perjanjian ini mengatur masa depan wilayah Papua Barat yang terdiri dari 29 Pasal yang mengatur 3 macam hal, dimana pasal 14-21 mengatur tentang ““Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang didasarkan pada praktek Internasional yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote)”. Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer Administrasi dari Badan Pemerintahan Sementara PBB ‘UNTEA’ kepada Indonesia.
Setelah tranfer administrasi dilakukan pada 1 Mei 1963, Indonesia yang diberi tanggungjawab untuk mempersiapkan pelaksanaan penentuan nasib dan pembangunan di Papua tidak menjalankan sesuai kesepakatan dalam Perjanjian New york,
Indonesia malah melakukan pengkondisian wilayah melalui operasi militer dan penumpasan gerakan prokemerdekaan rakyat Papua. Lebih ironis, sebelum proses penentuan nasib dilakukan, tepat 7 April 1967 Freeport perusahaan pertambangan milik negara imperialis Amerika telah menandatangani Kontrak Pertamannya dengan pemerintah Indonesia.
Klaim atas wilayah Papua sudah dilakukan oleh Indonesia dengan kontrak pertama Freeport dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Sehingga, dari 809.337 orang Papua yang memiliki hak, hanya diwakili 1025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Musyawarah untuk Mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh teror, intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat.
Keadaan yang demikian ; teror, intimidasi, penahanan, penembakan bahkan pembunuhan terhadap rakyat Papua terus terjadi hingga dewasa ini diera reformasinya indonesia. Hak Asasi Rakyat Papua tidak ada nilainya bagi Indonesia. (Un/Admin)

Yogyakarta, MAJALAH SELANGKAH -- Ratusan aparat keamanan bersenjata lengkap dari Polresta Yogyakarta dibantu Polda DIY, Brimob serta unsur TNI ikut mengamankan aksi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) komite kota Yogyakarta, Solo dan Semarang dalam rangka peringati dan memprotes 52 Tahun Perjanjian New York yang dinilai ilegal karena tidak melibatkan orang Papua.

 

Yogyakarta, MAJALAH SELANGKAH -- Ratusan aparat keamanan bersenjata lengkap dari Polresta Yogyakarta dibantu Polda DIY, Brimob serta unsur TNI ikut mengamankan aksi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) komite kota Yogyakarta, Solo dan Semarang dalam rangka peringati dan memprotes 52 Tahun Perjanjian New York yang dinilai ilegal karena tidak melibatkan orang Papua.

Aksi AMP berlangsung di bawah pengawalan super ketat dari aparat kepolisian Polresta Yogyakarta, Polda DIY, Brimob serta unsur TNI.

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menuntut:

Pertama: Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi   Demokratis Bagi Rakyat Papua.

Kedua: Menutup dan menghentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan Multy National Coorporation (MNC) milik negara-negara Imperialis; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain dari seluruh Tanah Papua.

Ketiga: Menarik Militer Indonesia (TNI-Polri) Organik dan Non Organik dari seluruh Tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua.

Aksi AMP dengan tuntutan yang sama digelar juga di kota Bogor tepatnya di Tugu Kujang, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, serta AMP komite kota Surabaya menggelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur. (M2/Admins/MS)

JANGAN PERNAH TAKUT MENHADAPI TANTANGAN Sunday, 5 January 2014

JANGAN PERNAH TAKUT MENHADAPI TANTANGAN

Sunday, 5 January 2014

Kawan-kawan, dunia ini terkadang tidak adil.
Ketika sudah berjalan sesuai arah, pasti ada saja halangan.

Entah halanggan ringan atau berat, mulai dari berbagai persoalan. Yaitu; penjajaan, penindasan, pemerkosaan, pembunuhan dan banyak lagi yang tidak dapak aku sebutkan.

Jangan pernah takut menghadapi tantangan hidup ini. Jauhkan pikiran dari rasa takut, karena hal tersebut berakibat terhadap putusnya proses berpikir dan bertindak. Pada saat mendapat tantangan besar dan menuntut untuk bertindak, maka dengan bermodal keyakinan dalam diri kita, lawan dan hadapilah tantangan tersebut dengan penuh keberanian.

Kegembiraan dan kemenangan hanya bagi mereka yang memiliki keberanian dan keyakinan kuat. Jika pertama kali berproses menhadapi terhadap tantangan, maka sangat mungkin sekali terjadi “patahnya semangat” yang seharusnya menjadi sayap untuk membawa aku terbang dan terus berjuang melawan perasaan takut dan lain sebagainya. Maka dengan demikian, tumbuhlah sejuta kekuatan dan keberanian untuk terbuka dan mau melihat apa yang ada dihadapan aku bukan melarikan diri darinya.

Menjadi sangat penting diingat, didalam keyakinan tidak ada ketakutan dan keyakinan yang sempurna akan meleyapkan semua ketakutan. Jadilah pemberani dan terimalah segala tantangan demi hidup yang lebih hebat dan penuh dengan perjuangan.

Dukung Papua Merdeka, Filep Karma Berterima Kasih Kepada PM Vanuatu

Dukung Papua Merdeka, Filep Karma Berterima Kasih Kepada PM Vanuatu

Filep Karma (Jubi/Aprila)
Jayapura, 19/8 (Jubi) – Filep Karma, tahanan politik Papua mengucapkan banyak terima kasih kepada PM Vanuatu, Joe Natuman yang menegaskan kembali dukungan pemerintahnya untuk aspirasi kemerdekaan Papua Barat kepada pemerintah Indonesia beberapa waktu lalu.
“Puji Tuhan, sikap pemerintah Vanuatu yang mendukung kemerdekaan Papua tidak berubah meski perdana menterinya berganti,” kata Filep kepada tabloidjubi.com di Lapas Klas IIA Abpeura, Kota Jayapura, Papua, Selasa (19/8).
Menurut Filep, pemerintahan Vanuatu adalah satu-satunya pemerintah sah di dunia yang terus mendukung kemerdekaan bagi saudara-saudaranya yang menjadi bagian integral dari Indonesia walau pada konteks sesungguhnya adalah dijajah.
“Vanuatu tidak berubah dalam dukungannya terhadap Papua merupakan sesuatu yang patut disyukuri oleh orang Papua,” kata laki-laki asal Biak yang sudah menghuni Lapas Klas IIA Abepura, Jayapura, sejak 2004 lalu.
Perdana Menteri Vanuatu, Joe Natuman menegaskan kembali dukungan pemerintahnya untuk aspirasi kemerdekaan Papua Barat kepada Pemerintah Indonesia. Hal ini disampaikan dalam pertemuannya dengan Duta Besar Indonesia, Nadjib Riphat Kesoema beberapa waktu lalu.
Seperti direlease http://www.radionz.co.nz pada Rabu (13/8), dengan judul berita Vanuatu PM reaffirms West Papua position to Jakarta, PM Vanuatu mengakui hubungan baik antara Vanuatu dan Indonesia namun Natuman mengingatkan Duta Besar Indonesia untuk Vanuatu, Nadjib Riphat Kesoema tentang posisi Vanuatu dalam mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat. (Jubi/Aprila)

Wacana Partai Lokal di Papua: Demokrasi atau Disintegrasi?

Wacana Partai Lokal di Papua: Demokrasi atau Disintegrasi?

14092134931668784730
Sumber: ilustrasi lambang parpol lokal Papua (kreasi pribadi)
Dua tahun lalu saya pernah memposting topik ini di bawah judul “Wacana Partai Lokal di Papua Belum Populer”. http://politik.kompasiana.com/2012/07/27/wacana-partai-lokal-di-papua-belum-populer-480195.htmlWaktu itu ada sejumlah politisi Papua menginginkannya (Parpol lokal) sebagai solusi alternatif guna meredam gejolak politik di wilayah itu. Dengan adanya parlok diharapkan aspirasi sebagian warga Papua yang tidak terakomodasikan melalui parpol nasional mendapat saluran legal.

Wacana ini kembali muncul dalam dialog Gubernur Papua Lukas Enembe dengan Presiden SBY di Biak dalam kunjungan Presiden SBYke daerah itu pekan lalu. Menurut Gubernur, parpol lokal di Papua bertujuan untuk mewadahi berbagai aspirasi yang berkembang di Papua dalam satu bingkai yang sama, yaitu bingkai NKRI. Sehingga kelompok Papua merdeka (mengutip istilah Lukas Enembe, ‘sudara-saudara yang masih berseberangan’) bisa diakomodir dalam parpol lokal itu.

“Itu dasar pemikiran Papua karena disini ada sistem pengangkatan, itu kita mau diwadahi oleh satu Parpol lokal, tapi terkesan pusat menanggapi bahwa kalau ada Parpol ada kecurigaan-kecurigaan seperti itu, padahal mau kita pengangkatan tidak perlu, harus wadahnya Parpol lokal, sehingga saudara-saudara kita yang berseberangan bisa diakomodir di Parpol lokal,mau kita seperti itu, tapi dikembalikan kepada kita dan masih diselesaikan di tingkat atas,” ujar Lukas. http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/halaman-utama/item/16401-papua-minta-pembagian-5050

Tampaknya Lukas agak ragu-ragu mengangkat topik itu dalam dialog dengan Presiden karena ketika wacana itu muncul dua tahun lalu, sempat muncul ‘kecurigaan’ dari Pusat sebagaimana diutarakan Mendagri Gamawan Fauzi. Bahwa Papua beda dengan Aceh. “Di Aceh aspirasinya jelas, satu. Di Papua, banyak,” ungkap Gamawan kala itu. http://www.jpnn.com/read/2012/07/14/133749/Papua-Beda-dengan-Aceh-Sayangnya Lukas tidak menjelaskan secara detil, bagaimana tanggapan Presiden SBY atas topik pembicaraan mereka terkait parpol lokal dimaksud.

Sebelumnya, 7 April 2014 Kabid PoldagriBadan Kesbangpol Provinsi Papua Barat, Sutowo, SH menyatakan, terbuka peluang dibentuknya partai lokal di Papua, mengingat hasil Pileg 2014 di Papua menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak. Dengan adanya parpol lokal, memberikan peluang lebih besar kepada orang Papua untuk menjadi anggota legislatif.http://www.radarsorong.com/index.php?mib=berita.detail&id=23591

Belajar dari perjalanan partai lokal di Aceh memang sepak terjangnya sering membuat Gamawan geram. Tapi suka atau tidak suka, keberadaan parlok di Aceh sudah dijamin dengan UU Pemerintahan Aceh (UU No. 11 Tahun 2006). Maka wajar juga jika wacana parpol lokal di Papua ditanggapi dengan ‘sikap curiga’ oleh pusat. Ingat, DPRA sudah memproduk qanun tentang bendera dan lambang Aceh yang dinilai telah menghidupkan kembali simbol-simbol perjuangan GAM.

Kalau memang Parpol lokal akan diberlakukan juga di Papua, pintunya adalah melalui RUU Otsus yang saat ini sedang digodok oleh DPR RI untuk menggantikan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua. Hal-hal krusial seperti bendera dan lambang harus diatur lebih tegas agar simbol-simbol perjuangan OPM tidak diberi tempat. Inilah tugas utama Kemendagri untuk melakukan pembinaan secara kontinu agar produk-produk parlok Papua melalui Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) tidak keluar dari tekad bersama Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tahun 2002, dimana MPR RI sebagai pemegang tertinggi kedaulatan rakyat telah bersepakat,bentuk Negara Kesatuan RI TIDAK BISA DIUBAH. (Lihat Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 hasil amandemen).

Memang keberadaan partai lokal itu tidaklah haram, sepanjang aspirasi yang digagas dan diperjuangkannya tidak keluar dari jiwa dan semangat UUD 1945. Semangat Gubernur Papua Lukas Enembe mengusulkan parpol lokal di Papua patut diapresiasi, asalkan tujuannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Papua dalam pembangunan termasuk partisipasi saudara-saudara yang masih berseberangan secara ideologi dalam rangka mempercepat pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Koridor itulah yang mesti terus dirawat dan dikembangkan, sehingga partai politik sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pemerintahan (sarana demokrasi) tidak disalahgunakan untuk melegalkan aspirasi dan perjuangan separatisme. Semoga [*]

HRW: Indonesia: Rights Key to New President’s Agenda



HRW: Indonesia: Rights Key to New President’s Agenda

August 29, 2014
Indonesia: Rights Key to New President’s Agenda http://www.hrw.org/news/2014/08/28/indonesia-rights-key-new-president-s-agenda
Religious Freedom, Military Accountability, Women’s Rights Among Issues for Action
AUGUST 28, 2014
RELATED MATERIALS:
“As president, Widodo should reverse the failings of the previous administration by giving priority to the human rights problems that have gotten worse over the past decade. The new president needs to act decisively to signal that his government will protect the rights of all Indonesians and roll back the country’s culture of impunity.”
Phelim Kine, deputy Asia director
(New York) – Indonesia’s newly elected president, Joko “Jokowi” Widodo, should focus efforts on tackling the country’s persistent human rights problems, Human Rights Watch said today in aletter to the president-elect.
Human Rights Watch made specific recommendations on issues concerning religious freedom, impunity of the security forces, women’s rights, free expression, Papua, domestic workers, child migrants, corruption, and indigenous land rights.
“As president, Widodo should reverse the failings of the previous administration by giving priority to the human rights problems that have gotten worse over the past decade,” said Phelim Kine, deputy Asia director. “The new president needs to act decisively to signal that his government will protect the rights of all Indonesians and roll back the country’s culture of impunity.”
Widodo inherits a number of serious human rights problems that worsened during the decade-long administration of outgoing President Susilo Bambang Yudhoyono. The rising violence and discriminatory local laws against religious minorities is of gravest concern. Widodo should seek the revision of these discriminatory laws and ensure that government officials who incite violence against religious minorities are prosecuted.
There is still widespread impunity for members of the state security forces for their involvement in serious human rights abuses. Widodo should press for full investigations and prosecutions in key cases from the Suharto period to the present, and urge parliament to revive a bill that would provide civilian criminal court jurisdiction over military personnel responsible for offenses against civilians.
In Papua, the failure of Indonesia’s security forces to distinguish between violent acts and peaceful protests has contributed to rising tensions and insecurity in the province. Human Rights Watch urged Widodo to order the immediate and unconditional release of everyone imprisoned for the peaceful exercise of their political views, and to permit foreign journalists and human rights organizations unimpeded access to the province.
In response to the deteriorating situation faced by women in Indonesia, Widodo should eliminate all discriminatory bylaws against women, and take stronger measures to address violence against women.
“Indonesia has all the ingredients to become a global model of an emerging democracy that both respects human rights at home and actively supports universal human rights standards internationally,” Kine said. “But that requires President Widodo to take a firm stand to protect the human rights of Indonesia’s marginalized groups, whether religious minorities, domestic workers, or Papuans.”

http://www.hrw.org/node/128528
Letter to president-elect Joko Widodo Re: Human Rights Concerns in Indonesia
AUGUST 28, 2014
Dear President-elect Widodo,
Congratulations on your recent election. Human Rights Watch would like to wish you selamat berjuang, good luck, in carrying out your duties as president. We encourage you in particular to bring energy to protecting and promoting human rights in the country, and supporting renewed government initiatives.
Since the late 1980s, Human Rights Watch has worked on human rights issues in Indonesia and provided input to the Indonesian government. With your election victory, you and your new coalition government have an opportunity­and the responsibility­to address continuing human rights concerns in Indonesia. As Indonesia is a party to the major human rights treaties, we urge you to ensure that Indonesia lives up to its international legal obligations.
We write to you with specific recommendations that have important implications for the human rights of Indonesians, namely religious freedom, lack of accountability for abuses by security forces, women’s rights, freedom of expression, the situation in Papua, rights of child migrants and asylum seekers, domestic workers, corruption, indigenous land rights, and Indonesia’s role at the United Nations Human Rights Council.
We urge you and your government to make these issues a priority. We divided our recommendations on each subject into those which can have near-immediate impact on the human rights situation of large numbers of Indonesians, and those which will require longer-term commitment of political will and capital.
Freedom of Religion
Indonesia, as the world’s most populous Muslim nation, has a special role to play as a potential world leader on religious freedom. That leadership role would benefit Indonesia and expand its influence as a country that can successfully balance religious diversity with protection of the rights of religious minorities. Your administration has an opportunity and an obligation to the Indonesian people to go beyond the previous government’s rhetorical support for religious freedom by enforcing laws that protect religious minorities and prosecuting groups and individuals who seek to deny that right through threats and violence.
Over the last decade, the Indonesian government has often failed to protect members of religious minorities from discrimination and violence. The targets of that abuse include Ahmadis, Bahais, Christians, Shia, and Sufi Muslims, as well as followers of native faiths. The 1965 blasphemy law as well as the 1969 and 2006 decrees on building houses of worship often contributed to this violence. The blasphemy law especially criminalizes the practice of religion that deviates from the central tenets of Indonesia’s six officially “protected” religions.
According to the Setara Institute, a non-profit think tank monitoring religious freedom, violent attacks motivated by religious intolerance have increased from 91 cases in 2007 to 220 cases in 2013. The majority of that violence has occurred in West Java, but incidents targeting religious minorities have also occurred in Aceh, West Sumatra, East Java, West Nusa Tenggara, Riau, Lampung, and South Sulawesi.
To address the problem of religious intolerance and related violence, there are four measures that you can undertake shortly after assuming office that will have immediate impact in terms of addressing abuses against religious minorities. We urge your government to actively investigate and prosecute attacks on religious minorities and bolster protection of religious freedom by doing the following:
  • Seek to amend or revoke regulations that discriminate against religious minorities or exacerbate intolerance in Indonesia, including the 1965 blasphemy law, the ministerial decrees on building houses of worship, and the 2008 anti-Ahmadiyah decree.
  • Take immediate disciplinary action against all government officials, including cabinet members, governors, regents, and other officials who make statements or engage in actions that promote religious discrimination or condone violence.
  • Seek criminal prosecution of government officials who incite violence against religious minorities.
  • Enforce outstanding Supreme Court decisions authorizing the construction of churches and other houses of worship including GKI Yasmin and HKBP Filadelfia churches and sanction government officials who refuse to permit the construction of houses of worship.
There are also a series of measures that your government can and should do in the longer term to address the problem of religious intolerance and related violence. We urge you to:
  • Organize a national outreach on basic principles of religious freedom and religious tolerance, including education programs disseminated through government media and schools, and stronger policies and responses to incitement to violence targeting religious minorities, including greater clarity on when freedom of expression crosses the line into incitement to violence.
  • Review and restructure the functions of the Ministry of Religious Affairs to ensure better representation for the hundreds of religions and beliefs in Indonesia and the promotion of meaningful inter-faith dialogue and inter-religious education.
  • Ensure that Ahmadiyah and Shia who have been displaced from their home villages by militant Islamists now living in temporary displacement camps in East Java, Jakarta and West Nusa Tenggara, are allowed to safely return to their homes.
Lack of Accountability for the Security Forces
We are encouraged that during your election campaign, you committed to investigating the arrest, torture, and enforced disappearance of pro-democracy activists by security forces, including at the end of the Suharto regime.
However, there is still widespread impunity for members of the security forces responsible for serious violations of human rights in Indonesia.
While Indonesia has implemented significant reforms to the military in recent years, members of Indonesia’s security forces­particularly Detachment 88 and Kopassus­ continue to engage in serious abuses. Human Rights Watch research has revealed a pattern of arbitrary detention and ill-treatment­particularly in the two Papuan provinces­and the failure of military courts to investigate adequately or to prosecute alleged serious human rights abuses by military personnel.
In the few military trials for which information is publicly available, military prosecutors brought relatively insignificant charges, and any sentences handed down by military judges have been extremely lenient. For instance, in a 2010 case where soldiers tortured two Papuans for three days in Tingginambut, some of which was captured on film, a military tribunal convicted three soldiers, but sentenced them to terms of only 8 to 10 months.
A bellwether test from the past decade is the case of Munir bin Thalib, a respected human rights advocate murdered on a Garuda Indonesia flight on September 4, 2004. President Susilo Bambang Yudhoyono said at that time that finding Munir’s murderer is “the test of our history.” On December 31, 2008, a Jakarta court acquitted Maj. Gen. Muchdi Purwopranjono, a former deputy in the State Intelligence Agency, of Munir’s murder in a trial marred by witness coercion and intimidation. On June 15, 2009, the Supreme Court rejected an appeal by state prosecutors of Muchdi’s acquittal.
Human Rights Watch understands the difficulties in investigating a killing where there is strong evidence that state intelligence authorities were involved. But there are serious concerns about events in the lead-up to the trial and the quality of the evidence. Witnesses were possibly intimidated into changing their statements, a key witness fled the country, and the prosecution was weak.
Accountability for past abuses in Aceh continues to be elusive. Vice President-elect Jusuf Kalla played a key role in negotiating an end to the conflict in Aceh in 2005, but there is still no serious effort to establish a tribunal to look at crimes committed after the agreement, as required by the 2006 Law on Aceh Governance, or a truth and reconciliation commission. The tribunal was supposed to be in operation by August 31, 2007. Those involved in extrajudicial killings and other serious abuses should be held to account to provide justice for the victims and to deter future violations.
Besides these cases are the literally hundreds of thousands of other victims of Suharto-era violence. Still unaddressed are the mass killings of 1965-66, security force impunity for endemic violations in counterinsurgency operations in East Timor, past crimes in Papua, killings in Lampung, Tanjung Priok, and other prominent cases.
Indonesia has taken an important step by signing the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance in September 2010. Under the convention, Indonesia is obligated to investigate alleged disappearances effectively, prosecute those responsible, and provide a proper remedy for victims, including the relatives of disappeared persons.
There are several measures that your government can undertake shortly after taking office that will have immediate impact in addressing the problem of impunity in Indonesia. We urge you to:
  • Establish an independent and credible investigation of recent allegations that members of the police, including members of Detachment 88, tortured suspected separatists in their custody.
  • Implement parliament’s 2009 recommendation to open an investigation into the emblematic case of the enforced disappearance of 13 students in the late-1990s and provide compensation to the families of the disappeared.
  • Publish the report of a presidential fact-finding mission on Munir’s murder. Order the National Police to provide the new evidence and ask the Attorney General’s Office to immediately ask for a Supreme Court review of the murder of Munir bin Thalib with strong measures to protect witnesses.
  • Order the Ministry of Home Affairs to fully support the Acehnese bylaw on setting a truth and reconciliation commission in Aceh without waiting for an establishment of a national commission.
  • Urge parliament to ratify the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.
There are also measures that your government can and should do in the longer term to address the problem of lack of accountability for abuses by the security forces. We urge you to:
  • Ensure that those members of the Indonesian security forces implicated in serious human rights violations, including those involving command responsibility, are credibly and impartially investigated and disciplined or prosecuted as appropriate.
  • Revive a bill proposed in the House of Representatives that would provide civilian criminal court jurisdiction over military personnel responsible for offenses against civilians.
Women’s Rights
Indonesia has seen a rise in discriminatory regulations against women, ranging from mandatory dress codes­especially for civil servants and female students­to limited evening mobility unless accompanied by their muhrim­fathers, brothers, spouses, or sons. Women civil servants and students who do not follow these regulations face penalties including demotion and expulsion.
The National Commission on Violence Against Women stated in August 2013 that there are 79 regencies where the hijab is mandatory. The mandatory hijab is also imposed on Christian girls in some provinces such as Aceh and West Sumatra. Local governments in Aceh enacted laws that limit women’s freedom of expression and movement. In the city of Lhokseumawe, a regulation bans women from straddling motorcycles. Bireun regency has forbidden women from all dancing in public while Meulaboh regency bans women from wearing pants.
Indonesia also needs to take additional measures to prevent and respond to all forms of violence against women, including domestic violence and female genital mutilation (FGM). The prevalence of FGM and the consequences it has for women’s physical and mental health are under-reported. FGM seriously impairs girl’s and women’s physical integrity and subjects them to abuse of their rights to health, to be free from violence, to life and physical integrity, to non-discrimination, and to be free from cruel, inhuman, and degrading treatment. It is not even clear whether the Health Ministry issued a circular banning the practice of FGM.
We are encouraged that during the election campaign Vice President-elect Kalla promised that if elected he would support a government review of discriminatory bylaws in Indonesia, including the mandatory hijab regulations. We urge you to:
  • Direct the Ministry of Home Affairs to review and eliminate all discriminatory bylaws against women in Indonesia, including ones pertaining to mandatory dress regulations, the limitation of women’s mobility, and freedom of expression, including dance.
  • Direct the Ministry of Health to clarify that all forms of FGM are banned and launch awareness campaigns about FGM; create a referral system where women and girls can report and seek health services, including mental health services; take disciplinary and other action against licensed and other health workers who participate in such procedures, and collect data on FGM to assist in its elimination.
There are also a series of other measures that your government can and should do in the longer term to address abuses of women’s rights in Indonesia. We urge you to:
  • Press parliament to enact laws governing gender equality in consultation with women’s rights groups and in accordance with international human rights standards.
  • Urge parliament to undertake criminal investigations and ensure adequate redress for women from Aceh, the Moluccan Islands, Papua, and Poso who suffered sexual violence from members of security forces and armed groups during armed conflicts. Investigator should be well trained to handle cases of sexual violence.
Freedom of Expression
Indonesia has a diverse and lively media, but the right to freedom of expression has been undermined by the use of criminal and civil defamation laws to silence criticism of the government. Criminal defamation charges have been filed against individuals after they held public demonstrations protesting corruption, wrote letters to the editor complaining about fraud, registered formal complaints with the authorities, published news reports about sensitive subjects, and tweeted critical remarks about government officials.
The UN Human Rights Committee, the independent body of experts that interprets the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), has said that “defamation laws must be crafted with care to ensure that they… do not serve, in practice, to stifle freedom of expression. All such laws, in particular penal defamation laws, should include such defenses as the defense of truth and they should not be applied with regard to forms of expression that are not, of their nature, subject to verification.” Criminal defamation laws have a chilling effect on freedom of expression and work against the public interest by deterring people from speaking out about corruption or other misconduct by public officials.
Criminal defamation investigations and prosecutions can have a dramatic impact on the lives of those accused. Some of those charged with defamation lost their jobs. Others suffered professional setbacks while they endured lengthy prosecutions, some of which lasted for years. Some reported that their personal and professional relationships were strained by the stigma of prosecution or conviction. Some were imprisoned.
Offenses in Indonesia’s criminal code such as treason (makar) and “inciting hatred” (haatzai artikelen) are used to suppress peaceful acts of free expression, including demonstrations and acts of flag-rising in Papua and the Moluccas where there are separatist movements. Criminal libel, slander, and “insult” laws are also problematic, as they have been invoked against individuals who have raised controversial issues concerning public officials.
There are two steps that you can undertake shortly after taking office that will have immediate impact in addressing abuses of freedom of expression in Indonesia. We urge you to:
  • Release the dozens of political prisoners­primarily from Papua and the Moluccan Islands­imprisoned for engaging in nonviolent demonstrations, raising flags, and displaying pro-independence symbols.
  • Call on public officials to refrain from filing criminal defamation claims when the criticism against them relates to things they have done or are alleged to have done in their official capacity.
There are also a series of other measures that your government should do in the longer term to address abuses of freedom of expression. We urge you to press parliament to:
  • Amend the Law on Mass Organizations to eliminate those provisions that restrict freedom of expression, religion, and rights of association.
  • Repeal criminal defamation laws, including provisions in the Criminal Code and the Internet law that violate the internationally recognized right to freedom of expression, replacing them with civil defamation provisions that contain adequate safeguards to protect freedom of expression from unnecessary limitations.
  • Repeal laws that criminalize defamation and “insulting” public officials, which Indonesian authorities have used to silence anti-corruption activists, human rights defenders, and citizens who publicly aired consumer complaints or allegations of misconduct.
Situation in Papua
Human Rights Watch recognizes that Papua presents unique governance challenges for your government. The ongoing low-level conflict with the small and poorly organized Free Papua Movement (OPM) places responsibilities on the government to ensure security for the population. However, the security forces are failing to distinguish between violent acts and peaceful expression of political views, which your government should protect. Although flag-raisings and other peaceful expressions of pro-independence sentiment in Papua have been denounced as treasonous, the government’s heavy-handed response to these activities has resulted in numerous human rights violations. Your administration has an obligation to keep the population safe while respecting everyone’s basic rights.
Over the last three years alone, Human Rights Watch has documented dozens of cases where police, military, intelligence officers, and prison guards have used excessive force when dealing with Papuans exercising their rights to peaceful assembly and association. The government also frequently arrests and prosecutes Papuan protesters for peacefully advocating independence or other political change. As of July 2014, 69 Papuan activists are imprisoned for “treason,” according to the nongovernmental prisoner rights advocacy organization Papuan Behind Bars.
The political prisoners include Filep Karma, a civil servant, who is serving a 15-year prison sentence for raising the Morning Star flag ­ a West Papua independence symbol ­ in December 2004. The United Nations Working Group on Arbitrary Detention said that Karma was not given a fair trial in Indonesia and asked the Indonesian government to immediately and unconditionally release him. Indonesia has rejected the UN recommendation.
Human Rights Watch takes no position on the right to self-determination, but we oppose imprisonment of individuals who peacefully express support for self-determination.
Restrictions on access by foreign journalists and human rights monitors to Papua exacerbate a climate where security forces can act with impunity by keeping abuses out of the public eye and making investigations more difficult. The government blocks international media from freely reporting in Papua by limiting access to only those foreign reporters who get special official permission to visit the area. The government rarely approves such applications or indefinitely delays their processing, hampering efforts by journalists and civil society groups to report on breaking events. Two French reporters from Franco-German Arte TV, detained in Papua since August 6, 2014 for “illegal reporting,” are the most recent targets of Indonesia’s Papua censorship obsession.
There are three measures that you can undertake shortly after taking office that will have immediate impact in addressing the human rights problems in Papua. We urge you to:
  • End restrictions on access to Papua for independent observers, including international journalists and human rights organizations, so that they can visit Papua without need for specific permission or approval.
  • Comply with the United Nations Working Group on Arbitrary Detention’s September 2, 2011 request for the immediate and unconditional release of Filep Karma and other political prisoners in Papua.
  • Order the Indonesian military, including the Special Forces (Kopassus), to cease the unlawful surveillance of peaceful activists, politicians, and clergy immediately, and to ensure that civilian authorities in Papua retain responsibility for basic law enforcement.
There are also a series of other measures that your government can and should do in the longer term to address human rights abuses in Papua. We urge you to:
  • Review the 2007 Government Regulation No. 77, which bans the use of “separatist flags” in Papua, the Moluccas Islands, and Aceh.
  • Order an independent and impartial investigation into various allegations of human rights violations in Papua, including killings, torture, arbitrary arrest, rape, and illegal detention. Such an investigation should hold security forces accountable and bring the perpetrators of such abuses to justice.
Domestic Workers
An estimated 2.6 million Indonesians, including hundreds of thousands of girls, are employed as domestic workers in other people’s households, performing tasks such as cooking, cleaning, laundry, child care, and sometimes working at their employers’ businesses. Another estimated two million women migrate abroad as domestic workers in Malaysia, Singapore, Hong Kong, and the Middle East.
Within Indonesia, many domestic workers labor 14 to 18 hour days, seven days a week, with no day off and make a fraction of the prevailing minimum wage. Girls are at heightened risk of abuse. Many employers forbid child domestic workers from leaving the house where they work, isolate them from the outside world, and prohibit them from attending school. In the worst cases, girls are physically, psychologically, and sexually abused by their employers or their employers’ family members.
Indonesia’s labor law, the Manpower Act of 2003, excludes all domestic workers from the basic labor rights afforded to formal workers, such as a minimum wage, overtime pay, an eight-hour workday and 40-hour workweek, weekly day of rest, and vacation. This has a discriminatory impact on women and girls, who constitute the vast majority of domestic workers. This exclusion in the law allows abuse to flourish in domestic work, which is one of the most common sectors for forced labor and trafficking.
Migrant domestic workers face the risk of abuse both at home and abroad. Many prospective domestic workers do not receive accurate or full information during the recruitment process and pay excessive fees that leave them heavily indebted. Those who face abuse while abroad and seek help from Indonesian embassies abroad may spend long periods in overcrowded shelters with little hope of redress.
There are a series of measures that your government can and should do in the longer term to address abuses of the rights of domestic workers, particularly children and migrants. We urge you to:
  • Pass a Domestic Workers Law that guarantees that domestic workers receive the same rights as other workers, such as a written contract, a minimum wage, overtime, a weekly day of rest, an eight-hour workday, rest periods during the day, national holidays, vacation, paid sick leave, workers compensation, and social security.
  • Direct the Ministry of Manpower and provincial and district governments to strictly enforce 15 as the minimum age of employment for all sectors, including domestic work. Give priority to underage domestic workers for removal and recovery assistance to help them return to school and rebuild their lives.
  • Ensure that police have the commitment and resources necessary to comply with their obligations under the Domestic Violence Act, in particular to provide temporary protection to a victim within 24 hours of knowing or receiving a report of violence in the household.
  • Improve regulation and oversight of the recruitment process for migrant domestic workers, including through cooperation with migrant-receiving countries, unannounced inspections, and the prohibition of recruitment fees to workers.
  • Ratify the 2011 International Labor Organization Convention Concerning Decent Work for Domestic Workers and consult with social partners on designing effective implementation strategies.
Rights of Asylum Seekers and Child Migrants
Indonesia unnecessarily detains and fails to protect the rights of migrants and asylum-seekers, including children, en-route to Australia.
Migrants and asylum seekers arrive in Indonesia after fleeing persecution, violence, and poverty in Somalia, Afghanistan, Pakistan, Burma, and elsewhere and are subject to detention. Indonesia does not provide asylum seekers and migrants a way to challenge their detention. Indonesian law permits up to 10 years of immigration detention.
Each year, hundreds of child migrants are detained in abysmal conditions, without access to lawyers, and sometimes beaten. Others are left to fend for themselves, without any assistance with food or shelter. Unaccompanied migrant children­who travel without parents or other adults to protect them­fall into a legal void. With no government agency responsible for their guardianship, no one responds to their needs. Some children languish in detention, while others are left on the streets.
There is one measure that you can undertake shortly after taking office that will have immediate impact in addressing abuses of the rights of child migrants and asylum seekers. We urge you to:
  • Direct the Ministry of Law and Human Rights, which oversees immigration offices, to stop detaining unaccompanied migrant children and provide them safe and open accommodations.
There are also longer term measures that we urge you to undertake to improve the rights of all asylum seekers and migrants. We urge you to:
  • Urge parliament to ratify the 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol and implement their provisions by enacting legislation that conforms to international standards by providing a fair and timely asylum process.
  • Issue clear standards for immigration detention facilities, provide training for staff that ensures the protection of the rights and safety of all detainees, and promptly investigate allegations of misconduct to ensure that violence, ill-treatment, and corruption do not occur in migrant detention centers.
  • Bring migrant detention center conditions up to international standards relating to overcrowding, water and sanitation, nutrition, and access to recreation, among others.
Corruption
Anti-corruption measures are critical to ensuring that human rights protections are enjoyed by all Indonesians. We commend the progress made by the Anti-Corruption Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi), particularly in its recent efforts to coordinate reform in the forest sector, but it is not enough. Sustained, rigorous efforts to root out corruption in the police, judiciary, and military will help stem the loss of tax revenues from lucrative natural resources, especially the forestry and plantation sectors. Strong leadership from yourself and the Ministry of Forestry is needed to implement anti-corruption reforms, such as mechanisms to ensure the legal origin of wood products and the full payment of forestry taxes.
There are also a series of measures that your government should take in the longer term to address abuses related to corruption. We urge you to:
  • Ensure corruption investigations sufficiently extend to the military, including the use of anti-corruption and money laundering legislation to fight corruption in the forestry and other natural resource sectors.
  • Fully implement and enforce the Freedom of Information Act, among other things so that citizens and civil society organizations can play a more active role in supporting anti-corruption work.
  • Amend the timber verification system to include assessment of government and company compliance with laws protecting local land rights and compensation agreements. Timber legality certificates should be withheld until civil society monitors have received all necessary information to conduct oversight and their complaints have been addressed by the auditors.
  • Provide clear support for the Anti-Corruption Commission’s work on natural resource sector reform.
  • Extend the mandate and provide clear support for the Presidential Delivery Unit on Development (UKP4), in particular its work on bureaucratic reform for transparency and anti-corruption.
Indigenous Land Rights
Mismanagement and corruption associated with forestry and agricultural concessions fuel land conflicts, sometimes violent, between companies and local communities. Government authorities have routinely violated the rights of forest-dependent communities in allocating land use and granting natural resource companies extraction rights. However, a landmark 2013 constitutional court ruling found inclusion of customary territories within state forests to be unconstitutional. This ruling represents a significant and laudable shift toward the correction of decades of injustice. However, this ruling’s implementation requires the government to map and register these lands and negotiate their removal from existing concessions.
There is one measure that you can undertake after taking office that will have immediate impact in addressing human rights abuses related to indigenous land rights. We urge you to:
  • Issue a Presidential Instruction to implement the May 2013 constitutional court decision on excluding traditional territories from state forest and industrial concessions. It should include clear instructions for reforming customary land registration procedures to ensure transparency and participation of communities and civil society observers, and create a functional grievance mechanism accessible to the rural poor for resolution of individual land claims.
There are also other measures that your government should take in the longer term to address abuses of the rights of indigenous people and stem the rising tide of land conflicts and rural violence. We urge you to:
  • Extend the mandate and provide clear support for the “One Map Initiative” to address the overlapping claims between natural resource companies and indigenous communities, as well as the Anti-Corruption Commission’s forest sector reform efforts.
  • Provide leadership and support for the passage of the Indigenous People’s Bill, and for interagency coordination of mapping and recognition of indigenous land rights.
UN Human Rights Council
Indonesia was one of the 47 founding members of the Geneva-based UN Human Rights Council and has announced it would run for a new term for 2015 – 2017. Prior to 2011, Indonesia systematically voted against all country-specific resolutions put to vote in the Council, with the exception of all the resolutions focusing on the human rights situation in Palestine and other occupied Arab territories. Since August 2011, Indonesia has modified its approach to the Human Rights Council by abstaining on most of the country specific resolutions presented for adoption to the Council, and supported the Council’s action on the grave human rights violations committed in Syria.
As a major player at the Human Rights Council, Indonesia engaged on many of the Council’s debates on country-specific situations, but advocated for weakening language on violations and strengthening language on progress in these countries. In order to fully fulfill the mandate of the UN Human Rights Council to “address situations of violations of human rights, including gross and systematic violations, and make recommendations thereon” and to “respond promptly to human rights emergencies,” Indonesia should not use its regional leadership to shield countries from criticism on well-documented human rights concerns, but rather use the Council’s country-specific debates to press them to engage in much needed reforms. We urge your government to:
  • Direct the Ministry of Foreign Affairs to commit fully to implement the UN Human Rights Council’s mandate, including addressing and preventing situations of rights violations and responding promptly to emergencies.
  • Base Indonesia’s positions on an objective assessment of the needs of victims on the ground, the international obligations of the government concerned, the actual access or lack of access into areas where human rights violations occur, and the actual commitment or lack of commitment of the government concerned to remedy past and prevent future atrocities.
  • Ensure that Indonesia’s positions are consistent with international human rights law and international humanitarian law and commit to use the expertise of treaty bodies, the Office of the High Commissioner for Human Rights and special procedures of the Human Rights Council in this regard.
  • Consider supporting Council action on new situations of violations whenever new crises occur.
Thank you for your consideration. We would appreciate the opportunity to discuss these and other human rights issues with you and members of your administration.
Sincerely,
Brad Adams

ICW Minta Pemerintah Hentikan Pelaksanaan Kurikulum 2013

ICW Minta Pemerintah Hentikan Pelaksanaan Kurikulum 2013

Sejumlah murid Sekolah Dasar membaca buku Foto copy ajaran baru, di dalam kelas SD 01 Menteng, Jakarta, Kamis (14/8). Sejak Di mulainya kurikulum baru 2013 ditetapkan, siswa siswi menggunakan buku mata pelajaran yang difotocopy karena keterlambatan distribusi oleh kemendikbud.
Sejumlah murid Sekolah Dasar membaca buku Foto copy ajaran baru, di dalam kelas SD 01 Menteng, Jakarta, Kamis (14/8). Sejak Di mulainya kurikulum baru 2013 ditetapkan, siswa siswi menggunakan buku mata pelajaran yang difotocopy karena keterlambatan distribusi oleh kemendikbud. (sumber: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao)
Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah untuk segera menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 (K-13), lalu kembali kepada Kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Efektivitas K-13 dipertanyakan, karena tidak berdasarkan konsep yang jelas, serta munculnya sejumlah persoalan dalam implementasinya seperti keterlambatan buku dan pelatihan guru yang terburu-buru.
"ICW menilai kekacauan penerapan Kurikulum 2013 adalah bentuk kelalaian pemerintah dalam menunaikan kewajibannya untuk menyediakan pendidikan bermutu. Menyikapi hal itu, ICW merekomendasikan untuk menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013," kata peneliti dari Divisi Monitoring Kebijakan Publik ICW, Siti Juliantari atau Tari, di kantor ICW, Jakarta, Kamis (28/8).
Tari mengatakan K-13 secara serentak diberlakukan di semua sekolah mulai tahun ajaran 2014/2015, namun pada kenyataannya terlihat dipaksakan. ICW menyinyalir sejumlah persoalan muncul sejak sekitar tiga minggu pelaksanaan K-13 di tahun ajaran 2014/2015.
Dia mencontohkan buku pelajaran siswa belum tersedia seluruhnya terutama di jenjang SD dan SMP. Ketiadaan buku menimbulkan persoalan lainnya, yaitu orangtua dan siswa harus mengeluarkan biaya sendiri untuk mendapatkan bahan K-13, baik lewat fotokopi, membeli di toko buku, atau mengunduh dari internet. Padahal, menteri pendidikan dan kebudayaan selalu menekankan bahwa buku K-13 dibagikan gratis kepada siswa karena dibayar memakai dana bantuan operasional sekolah (BOS).
"Pertanyaannya siapa yang akan menanggung biaya yang terlanjur digunakan oleh orangtua murid untuk pengadaan materi pelajaran K-13 tersebut?" kata Tari.
Tari menambahkan buku-buku untuk siswa SMA dan SMK juga tidak sepenuhnya gratis karena pemerintah hanya menyediakan buku untuk sembilan mata pelajaran wajiib. Sedangkan, buku-buku penjurusan atau peminatan ditanggung sendiri oleh siswa atau sekolah.
Dari sisi guru, ujarnya, masih banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan K-13. Sedangkan, guru-guru yang sudah dilatih, paling sedikit hanya mengikuti pelatihan dua hari dan paling lama satu minggu. Dia mengatakan para guru juga mengeluhkan metode penilaian siswa. Sebab, K-13 mewajibkan guru membuat penilaian otentik berupa narasi untuk setiap siswa.
"Penilaian otentik menjadi persoalan bagi guru yang mengajar dengan jumlah siswa sangat banyak seperti yang terjadi di SD atau SMP," ujar Tari.
Sementara itu, Bambang Wisudo dari Sekolah Tanpa Batas mengatakan penghentian K-13 adalah langkah paling tepat. Sebab, K-13 sudah membuat kerugian uang, waktu, dan sumber daya. Menurut Bambang, pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla harus memperjelas konsep pendidikan, sehingga bisa dituangkan lewat revisi kurikulum.
"Saya menyarankan kurikulum diserahkan kepada sekolah saja untuk kembali ke KTSP, yang bukunya sudah ada daripada anak-anak makin tersesat," ujar Bambang.

Government should not turn blind eye to Indonesia's treatment of West Papuans, Senator Madigan says


Suara Kolaitaga Minggu, Agustus 31, 2014 0
Tracee Hutchinson asks what role an Australian Government would have in the move towards West Papua's independence.
Democratic Labour Party Senator John Madigan has urged the Australian government for not to turn a blind eye to Indonesia's treatment of the indigenous population of Papua province.
Democratic Labour Party Senator John Madigan has urged the Australian Government to not turn a blind eye to Indonesia's treatment of the indigenous population of Papua province.
Foreign Minister Julie Bishop this week signed a Code of Conduct agreement with Indonesia to promote intelligence cooperation and iron out tension over Australian spying activities against Indonesian president Susilo Bambang Yudhoyono and his inner circle.
The agreement is hoped to repair Australia's relationship with Indonesia.
Senator Madigan said the Government should not forget the situation in West Papua, which is facing a conflict similar to the one in East Timor.
"I think we need to learn from past mistakes – the Balibo Five, the annexation of East Timor – the situation that we have in West Papua [is] that we want to see clear, transparent, democratic government," Senator Madigan said.
Two French journalists were jailed this month by Indonesian authorities for not obtaining the correct visa.

Local police had raised concerns the journalists' activities could "destabilise" Papua.
Earlier this month, five separatist rebels were shot dead in clashes with Indonesia's military.
"We've got problems on our own doorstep and yet they don't seem to get a mention," Senator Madigan said.
"I realise, as do the majority of Australians, that we want to develop good relations with Indonesia, but any relationship is based on being able to speak in a robust and truthful manner, otherwise it's a flawed relationship."
The triumph of Indonesia's president-elect Joko Widodo in July's election has raised hopes of improving democracy in the archipelago state, but Senator Madigan said the West Papua situation shows Indonesia still has a way to go.
"Indonesia is on the road to becoming a more vibrant democracy and all Australians would support that, but to become a democracy, you've got to have transparency, and we have ongoing reports that keep coming up regularly of atrocities there," he said.
"We all know the Indonesian nation is a huge, very diverse group of islands and Indonesia, as all governments, has its challenges but we do need to encourage the Indonesian government to act responsibly fairly to all of their people.
"The place I believe we can have the greatest influence in world affairs is initially in our own backyard ... We're talking about people, we're talking about people's lives and I won't be complicit by my silence."

Madigan pushes issue with fellow crossbenchers

Senator Madigan has been raising awareness of the West Papuan conflict with fellow crossbench senators who hold the balance of power in the Senate.
"[Independent senator] Nick Xenophon and I often speak about it – we've had numerous conversations on this issue. I've mentioned it to another of my fellow crossbench senators," he said.
"I think that it's a process of education, it's a process of having calm discussion about this issue, and it needs to happen.
"I have raised the issue of West Papua on numerous occasions in the Parliament in the past three years and I will continue to do so for however long I'm here, until such time as we get some real results for these people."

Kamis, 28 Agustus 2014

Asisten Pelatih: Persipura Target Juara Grup Wilayah Timur

Asisten Pelatih: Persipura Target Juara Grup Wilayah Timur

Asisten Pelatih: Persipura Target Juara Grup Wilayah Timur
Tim kebanggaan masyarakat tanah Papua, Persipura Jayapura (Foto: Ist)
PAPUAN, Jayapura --- Tim Persipura Jayapura menargetkan pimpin klasemen akhir Wilayah Timur Liga Super Indonesia (LSI), dengan komitmen memenangkan pertandingan saat menjamu Mitra Kukar, di Stadion Mandala, Kota Jayapura, Papua, Jumat (28/8/2014) besok.
"Kami harus menang sehingga bisa juara grup. Anak-anak Persipura dalam keadaan siap tempur hadapi Mitra Kukar," kata Asisten Pelatih Persipura Jayapura, Chrisleo Yarangga di Jayapura, Kamis sore.  

Target menjadi Juara grup wilayah timur, kata Yarangga, telah menjadi komitmen bersama pemain, pengurus dan manajemen Mutiara Hitam.

"Kami ingin suskses pada laga lawan Kuwait SC bisa menjalar saat menjamu Mitra Kukar. Persipura ingin juara grup timur," katanya.

Dengan menjadi juara grup wilayah timur, mantan penyerang Persipura yang seangkatan dengan Almarhum Ritham Madubun, Roni Wabia dan Fison Merauje itu menuturkan, langkah tim kebanggaan warga Kota Jayapura dan Papua itu menjadi lebih mudah.

"Tentunya kalau juara grup pasti ada nilai plusnya. Kami ingin sukses seperti musim sebelumnya," katanya.

Mengenai formasi dan komposisi pemain yang akan diturunkan pada laga besok, Chris mengatakan, tetap menggunakan formasi yang digunakan saat mengalahkan Kuwait SC dengan skor 6-1.

"Mitra Kukar merupakan tim yang kuat. Persipura tidak pernah meremehkan lawan. Permainan khas Mutiara Hitam tetap kami peragakan dalam laga besok," katanya.

Assisten pelatih yang terkenal dengan tendangan 'gledeknya' itu menambahkan, pada laga besok, jajaran pelatih akan mencoba menurunkan sejumlah pemain muda.

“Dalam line up, kami mencoba memasukan pemain muda. Tetapi keputusan akhir ada di tangan pelatih Jacksen, pemain yang paling siaplah yang akan dimainkan," ujarnya.

Dalam klasemen sementara LSI wilayah timur, Persipura menempati posisi kedua dengan raihan poin 35, dari 17 kali bertandingn dengan delapan kali seri dan belum sekalipun kalah.

Sementara, Mitra Kukar mengoleksi 33 poin dari 17 kali melakoni pertandingan dengan 10 kali menang, tiga kali seri dan empat kali kalah.

Ketua KNPB Sorong Raya Ditemukan Tewas Dalam Karung

Ketua KNPB Sorong Raya Ditemukan Tewas Dalam Karung

Ketua KNPB Sorong Raya Ditemukan Tewas Dalam Karung
Tali yang digunakan untuk mengikat korban, dan terlihat diisi di dalam karung (Foto: Ist)
PAPUAN, Jayapura --- Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Sorong Raya, Yohanes Yohame, ditemukan seorang nelayan dengan kondisi tubuh terikat tali, luka tembak di dada sebelah kiri, luka lebam di sekujur tubuh, dan diisi di dalam karung, dan tewas menggenaskan.
Seperti ditulis kontributor tablodijubi.com, dari Sorong, Papua Barat, jasad korban ditemukan oleh seorang nelayan, pada Selasa, (26/8/2014) pagi, sekitar pukul 07.00 Wit.

Jasad tersebut mengapung di pesisir Pulau Nana, tidak jauh dari Kawasan Pulau Dom, Distrik Sorong, Kepulauan Kota Sorong.

Menurut hasil Visum yang dilakukan tim identifikasi rumah sakit umum Kota Sorong, Yohame ditemukan dengan luka tembak di dada sebelah kiri, dan wajah korban juga hancur oleh pukulan benda keras.

“Kami temukan ada luka tembakan di dada kiri, dia punya muka hancur,” ungkap Yori, petugas di RSUD Sorong.

Menurut Yori, kedua kaki dan dan tangan korban juga dalam posisi terikat, dan diduga jasadnya akan ditenggelamkan ke dalam Laut.

Sekertaris Umum KNPB, Ones Suhun, kepada suarapapua.com, membenarkan peristiwa naas yang dialami rekan mereka, Martinus Yohame, di Sorong.

“Benar, Ketua KNPB Sorong Raya hilang sejak tanggal 19 Agustus lalu, kami sudah cari kemana-mana tapi tidak dapat, dan ternyata jasadnya ditemukan oleh seorang nelayan di laut,” kata Suhun.

Menurut Suhun, kondisi jenazah sudah tidak utuh lagi, sebab telah mengapung di laut selama beberapa hari, karena itu pihaknya akan menindaklanjuti penemuan tersebut.

“Dia sebelumnya melakukan konfrensi pers, yakni menolak kedatangan presiden, dan tidak setuju atas penyelenggaraan Sail Raja Ampat, tiga hari kemudian yang bersangkutan hilang jejak.”

“Kami menduga keras, yang membunuh dan menghilangkan teman kami adalah aparat keamanan Indonesia, dalam hal ini grup Kopassus,” kata Suhun.

Kapolres Sorong Kota, Ajun Komisaris Besar Polisi, Harri Goldenhart, ketika dikonfirmasi wartawan, membenarkan adanya penemuan mayat tersebut.

“Kami masih melakukan identifikasi, apakah benar yang bersangkutan dibunuh atau terbunuh,” tegasnya kepada wartawan.