Rakyat Papua: Satu Mei, Hari Aneksasi dan Awal Pemusnahan Etnis Papua
Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- Tanggal 1 Mei dirayakan sebagai Hari Buruh, tetapi tidak untuk rakyat, mahasiswa dan aktivis Papua.
Mahasiswa Papua di Pulau Jawa dan di Tanah Papua serta aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Wilayah Manokwari merayakan 1 Mei sebagai Hari Aneksasi Papua dan awal pemusnahan bagi etnis Papua.
Mahasiswa yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Anti Penjajah di Papua menggelar perayaan HUT aneksasi Papua ke dalam Indonesia ke 51 pada hari ini, 1 Mei 2014 di Jayapura.
Mereka menilai, hidup orang Papua diabaikan di atas sejarah yang telah dirintis leluhur bangsa Papua, yakni kemerdekaan negara Papua Barat, yang kemerdekaannya jatuh tanggal 1 Desember 1961.
Komite ini menuntut 4 hal. Pertama, meminta pemerintah Indonesia dan masyarakat internasional untuk segera selesaikan masalah Papua dengan baik dan bermartabat.
Kedua, mendesak Indonesia dan PBB untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dari tahun 1963 sampai 2014.
Ketiga, meminta dibuka ruang demokrasi bagi orang Papua dalam bentuk demonstrasi oleh rakyat Papua tanpa ada pembungkaman seperti yang terjadi di Papua sejak Kapolda Tito Karnavian dilantik.
Mahasiswa juga meminta menarik militer di seluruh tanah Papua. Pantauanmajalahselangkah.com, mahasiswa pendemo damai kembali dihadang polisi. Spanduk milik mahasiswa dirobek oleh Kiki Kurnia yang saat ini menjabat sebagia Wakapolres kota Jayapura.
Ini Tuntutan PRD dan KNPB Wilayah Mnukwar
Di Manokwari (Mnukwar), Parlemen Rakyat Daerah (PRD) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) bersama rakyat Mnukwar juga memprotes aneksasi Papua ke dalam negara Indonesia.
Mereka merayakannya dalam bentuk doa dan dilanjutkan orasi poltik di tempat. Sekertaris Jenderal PRD Mnukwar, Rafael Natkime, dalam orasinya mengatakan, bahwa mengingat sejarah aneksasi dimana nasib bangsa Papua diklaim dan ditentukan Indonesia, ia mengajarkan semua orang Papua untuk berjuang menggapai kemerdekaan.
"Orang Papua yang pasrah dijajah dan diam diri, orang itu adalah mayat hidup yang tidak tahu dirinya jalan ke arah mana dan tanpa tujuan hidup yang jelas," tegas Natkime.
Rakyat Papua dalam komando PRD dan KNPB Mnukwar akhirnya mengeluarkan sikap, pertama, menolak aneksasi Bangsa Papua ke dalam NKRI atas wilayah Teritorial Papua Barat dari Sorong hingga Merauke.
Kedua, kekuasaan dan kedudukan NKRI di Papua Barat merupakan suatu tindakan makar dan ilegal, karena Indonesia mendirikan negara Indonesia di Papua di atas negara Papua Barat yang telah berdiri.
Ketiga, meminta Indonesia untuk angkat kaki dengan semua pengaruhnya dari tanah Papua Barat.
Kempat, meminta untuk menyelesaikan status politik Papua Barat ke Tingkatan Internasional.
Kelima, meminta untuk menggelar referendum ulang di atas Tanah Papua.
Mahasiswa Papua di Jawa Juga Turun Jalan
Mahasiswa Papua yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Yogyakarta, Solo dan Semarang menuntut kepada Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa hanya penghargaan akan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai sebuah bangsa saja yang menjadi solusi demokratis bagi rakyat Papua.
Demo dibuat di Yogyakarta hari ini, 1 Mei 2014. Massa aksi yang berjumlah seratusan lebih itu jalan kaki dari asrama Kamasan I Papua ke titik nol.
"Kami meminta untuk merdeka karena kami mempunyai sejarah yang jelas, dan memunyai Negara sebagai Negara berdaulat tanggal 1 Desember 1961. Sejak 1963 Papua dianeksasi secara paksa ke dalam Indonesia hingga saat ini, pemerintah Indonesia melalui Militer dan Polisi terus melakukan pembunuhan, pemerkosaan, intimidasi, teror di tanah Papua. Kami bukan bangsa budak," teriak Lena Dabi, perempuan Papua yang berkesempatan berorasi politik.
Abby Douw, anggota AMP Yogyakarta, dalam orasi politiknya mengatakan, 1 Mei 1963 menjadi titik legal Indonesia memaksakan nasionalisme Indonesianya melalui teror hingga pembunuhan.
Di sela-sela aksi damai, Jefry Wenda sebagai Jubir massa aksi kepadamajalahselangkah.com menyampaikan bahwa bertepatan dengan hari aneksai yang sudah 51 tahun itu, mahasiswa menuntut dan mendesak Pemerintah Indonesia dan PBB untuk memberikan kebebasan dan menghargai serta memberi hak bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokrasi bagi rakyat Papua.
"Selaian itu, kami mempunyai beberapa tuntutan lain, diantaranya menutup dan menghentikan aktivitas perusahaan di tanah Papua, menarik Militer Indonesia (TNI-Polri) organik maupun non-organik dari tanah Papua, menyampaikan selamat sekaligus ucapan terima kasih atas dibukanya kantor Free West Papua Campaign di Australia," jelas Jefry.
kemerdekaan Bangsa Papua melakukan aksi turun jalan menuntut kemerdekaan Bangsa Papua
Mahasiswa Papua di Pulau Jawa dan di Tanah Papua serta aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Wilayah Manokwari merayakan 1 Mei sebagai Hari Aneksasi Papua dan awal pemusnahan bagi etnis Papua.
Mahasiswa yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Anti Penjajah di Papua menggelar perayaan HUT aneksasi Papua ke dalam Indonesia ke 51 pada hari ini, 1 Mei 2014 di Jayapura.
Mereka menilai, hidup orang Papua diabaikan di atas sejarah yang telah dirintis leluhur bangsa Papua, yakni kemerdekaan negara Papua Barat, yang kemerdekaannya jatuh tanggal 1 Desember 1961.
Komite ini menuntut 4 hal. Pertama, meminta pemerintah Indonesia dan masyarakat internasional untuk segera selesaikan masalah Papua dengan baik dan bermartabat.
Kedua, mendesak Indonesia dan PBB untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dari tahun 1963 sampai 2014.
Ketiga, meminta dibuka ruang demokrasi bagi orang Papua dalam bentuk demonstrasi oleh rakyat Papua tanpa ada pembungkaman seperti yang terjadi di Papua sejak Kapolda Tito Karnavian dilantik.
Mahasiswa juga meminta menarik militer di seluruh tanah Papua. Pantauanmajalahselangkah.com, mahasiswa pendemo damai kembali dihadang polisi. Spanduk milik mahasiswa dirobek oleh Kiki Kurnia yang saat ini menjabat sebagia Wakapolres kota Jayapura.
Ini Tuntutan PRD dan KNPB Wilayah Mnukwar
Di Manokwari (Mnukwar), Parlemen Rakyat Daerah (PRD) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) bersama rakyat Mnukwar juga memprotes aneksasi Papua ke dalam negara Indonesia.
Mereka merayakannya dalam bentuk doa dan dilanjutkan orasi poltik di tempat. Sekertaris Jenderal PRD Mnukwar, Rafael Natkime, dalam orasinya mengatakan, bahwa mengingat sejarah aneksasi dimana nasib bangsa Papua diklaim dan ditentukan Indonesia, ia mengajarkan semua orang Papua untuk berjuang menggapai kemerdekaan.
"Orang Papua yang pasrah dijajah dan diam diri, orang itu adalah mayat hidup yang tidak tahu dirinya jalan ke arah mana dan tanpa tujuan hidup yang jelas," tegas Natkime.
Rakyat Papua dalam komando PRD dan KNPB Mnukwar akhirnya mengeluarkan sikap, pertama, menolak aneksasi Bangsa Papua ke dalam NKRI atas wilayah Teritorial Papua Barat dari Sorong hingga Merauke.
Kedua, kekuasaan dan kedudukan NKRI di Papua Barat merupakan suatu tindakan makar dan ilegal, karena Indonesia mendirikan negara Indonesia di Papua di atas negara Papua Barat yang telah berdiri.
Ketiga, meminta Indonesia untuk angkat kaki dengan semua pengaruhnya dari tanah Papua Barat.
Kempat, meminta untuk menyelesaikan status politik Papua Barat ke Tingkatan Internasional.
Kelima, meminta untuk menggelar referendum ulang di atas Tanah Papua.
Mahasiswa Papua di Jawa Juga Turun Jalan
Mahasiswa Papua yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Yogyakarta, Solo dan Semarang menuntut kepada Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa hanya penghargaan akan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai sebuah bangsa saja yang menjadi solusi demokratis bagi rakyat Papua.
Demo dibuat di Yogyakarta hari ini, 1 Mei 2014. Massa aksi yang berjumlah seratusan lebih itu jalan kaki dari asrama Kamasan I Papua ke titik nol.
"Kami meminta untuk merdeka karena kami mempunyai sejarah yang jelas, dan memunyai Negara sebagai Negara berdaulat tanggal 1 Desember 1961. Sejak 1963 Papua dianeksasi secara paksa ke dalam Indonesia hingga saat ini, pemerintah Indonesia melalui Militer dan Polisi terus melakukan pembunuhan, pemerkosaan, intimidasi, teror di tanah Papua. Kami bukan bangsa budak," teriak Lena Dabi, perempuan Papua yang berkesempatan berorasi politik.
Abby Douw, anggota AMP Yogyakarta, dalam orasi politiknya mengatakan, 1 Mei 1963 menjadi titik legal Indonesia memaksakan nasionalisme Indonesianya melalui teror hingga pembunuhan.
Di sela-sela aksi damai, Jefry Wenda sebagai Jubir massa aksi kepadamajalahselangkah.com menyampaikan bahwa bertepatan dengan hari aneksai yang sudah 51 tahun itu, mahasiswa menuntut dan mendesak Pemerintah Indonesia dan PBB untuk memberikan kebebasan dan menghargai serta memberi hak bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokrasi bagi rakyat Papua.
"Selaian itu, kami mempunyai beberapa tuntutan lain, diantaranya menutup dan menghentikan aktivitas perusahaan di tanah Papua, menarik Militer Indonesia (TNI-Polri) organik maupun non-organik dari tanah Papua, menyampaikan selamat sekaligus ucapan terima kasih atas dibukanya kantor Free West Papua Campaign di Australia," jelas Jefry.
kemerdekaan Bangsa Papua melakukan aksi turun jalan menuntut kemerdekaan Bangsa Papua
Tidak ada komentar:
Posting Komentar