Rabu, 30 April 2014

Timika, Sidang Darurat untuk dukungan Pembukaan Kantor OPM di Australia

Setelah Sidang Foto bersama halaman Kantor PRDM/KNPB Mimika

Timika, KNPBNews – Hari ini Parlemen Rakyat Daerah Mimika (PRDM) bersama Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Timika melakukan Sidang Darurat dalam rangka menyatakan Politik mendukung pembukaan Kantor Free West Papua Campangin (FWPC) di Australia oleh Dikplomat Internasional bagi bangsa Papua Barat, tuan Benny Wenda.

Kegiatan diawali dengan Ibadah selanjutnya Pimpinan Parlemen Rakyat Daerah Mimika bersama Pimpinan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Mimika memimpin Sidang Darurat sekitar Jam, 09.00 sampai 02.00 waktu Timika, selanjutnya Parlemen Rakyat Daerah Mimika menyatakan dan membacakan Pernyataan Politik lewat Sidang Darurat ini. Pernyataannya adalah sebagai berikut:

PERNYATAAN POLITIK

NO : B.04/PRDM/IV/2014

Tuntutan hak Penentuan Nasib sendiri adalah hak setiap orang, dijamin oleh Hukum Internasional sehingga wajib diperjuangkan oleh rakyat Papua Barat, karena Hak Politik Bangsa Papua, telah dilanggar oleh Pemerintah Indonesia, dalam pelaksanan Penetuan pendapat Rakyat pada tahun 1969 di Papua Barat, merupakan pelecehan terhadap penghormatan hak asasi manusia di muka bumi ini.Kolonialisme Indonesia yang kini menjadi jembatan bagi kapitalisme global adalah musuh rakyat dunia yang harus dihapuskan. Pemerintah Indonesia adalah perampok hak politik bangsa Papua, yaitu hak penentuan nasib sendiri melalui rekayasa Pepera tahun 1969. Kolonialisme dan kapitalisme (imperialisme) tanpa merasa bersalah telah menjadi aktor penentu masa depan bangsa Papua. Dari Pepera 1969 hingga paket politisasi Otonomi Khusus (Plus) 2013, kolonialisme tak henti-hentinya menjadi penentu masa depan bangsa Papua.

Oleh karena itu, tuntutan hak penentuan nasib sendiri (The right of Self-determination) adalah mutlak diperjuangkan. Kita harus menjadi penentu masa depan kita sendiri, bukan penguasa kolonial, juga buka kapitalisme global. Bahwa tawaran paket politik kolonial melalui Otomi Khusus, Pemekaran, UP4B, dan segala bentuk rupa adalah kebahagiaan semu. Kita patut membuang ilusi-ilusi kosong yang dipromosikan kolonial Indonesia dan para kapitalisnya.

Rakyatlah penentu hidup, karena itu rakyat harus jadi basis dan pelaku perjuangan. Itulah yang ditakuti musuh kita. Mereka takut bila rakyat bangkit melawan, karenanya penguasa konial Indonesia melalui TNI/Polri saat ini melakukan penghancuran basis rakyat dengan segala taktik busuknya seperti bantuan-bantuan, penerimaan CPNS, Pemekaran, Pilkada, Otsus Plus, UP4B, pembentukan milisi sipil, BMP, LMA, dan banyak tawaran lainnya yang paling busuk yang dibangun oleh Milisi dan Basiran Merah Putih (BMP), Intelijen dan Imformen di Timika yaitu Pembunuhan yang biasa kasih nama “Perang Suku atau Perang Saudara.” Semua itu dilakukan agar kita lupa perjuangan, kita salin baku bunuh dan membunuh masyarakat Papua itu sendiri, kita lupa diri, keluarga, marga, suku dan sebagai Bangsa Papua, lupa bahwa tanah kita sedang dikuasai pendatang, dan lupa bahwa kita sedang habis dan punah diatas tanah kita.

Hukum Internasional tentang hak bangsa-bangsa yang terjajah untuk penentuan nasib mereka sendiri sudah diterangkan dengan setegas-tegasnya dalam Putusan (Resolusi) 1514 (XV) dalam sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa PBB, pada tanggal 14 Desember, 1960, dengan nama: “Pernyataan Mengenai Kewajiban Pemberian Kemerdekaan Kepada Negeri-Negeri dan Bangsa-Bangsa terjajah”

Mahkamah Internasional (International Court of Justice) dalam keputusannya tanggal 21 Juni 1971, yang mengatakan bahwa: “ Dasar hak penentuan nasib diri-sendiri untuk segala bangsa yang terjajah dan cara-cara untuk mengakhiri dengan secepat-cepatnya segala macam bentuk penjajahan, sudah ditegaskan dalam Resolusi 1514 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB”.

Artikel 5, dari Resolusi 1514 (XV) telah menegaskan kepada Negara anggota PBB “Untuk menyerahkan segala kekuasaan kepada bangsa penduduk asli dari wilayah-wilayah jajahan itu, dengan tidak bersyarat apa-apapun, menuruti kemauan dan kehendak mereka itu sendiri dengan bebas, supaya mareka dapat menikmati kemerdekaan dan kebebasan yang sempurna.”

Hal ini tidak pernah dijalankan oleh penjajah Belanda dan Indonesia saat ini sedang menjajah kita Papua, bahkan Indonesia tidak mengakui dan mengembalikan hak politik bangsa Papua. Hukum Internasional telah menyamin bahwa, segalah macam bentuk penjajahan harus diserahkan kembali kepada bangsa-bangsa penduduk aslinya masing-masing – sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Hukum Internasional dan sebagaimana yang sudah dijalankan di tempat-tempat lain di seluruh dunia. Namun Hak politik dan Nasib Bangsa Papua telah diserahkan oleh UNTEA ke tangan neo-kolonialisme “Indonesia”.

Resolusi 2625 (XXV) Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, pada tanggal 24 Oktober, 1970, menguatkan lagi Keputusan-keputusan terdahulu mengenai hak merdeka dan hak penentuan nasib diri-sendiri untuk bangsa-bangsa yang terjajah, Mewajibkan segala negara untuk membantu mengakhiri semua penjajahan dan Melarang semua negara memakai kekerasan untuk menghalangi bangsa-bangsa yang terjajah untuk mencapai kemerdekaan dan menentukan nasib diri mereka sendiri. Dan juga memberikan hak kepada segala bangsa yang terjajah untuk melawan segala macam bentuk kekerasan yang dipergunakan untuk menghalang-halangi hak mereka untuk menentukan nasib diri-sendiri dan merdeka, serta hak mereka untuk mendapat bantuan dunia dalam perjuangan ini.

Resolusi itu juga menentukan bahwa, semua wilayah tanah jajahan, dijamin kekalnya oleh Piagam PBB, selama bangsa-bangsa asli, penduduk wilayah wilayah itu dan pulau-pulau itu belum mendapat kesempatan untuk menjalankan hak penentuan nasib diri-sendiri mereka menurut aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hukum Ini juga memberi kewajiban kepada negara-negara ketiga yang tidak langsung terlibat dalam penjajahan, untuk menjalankan tugas mereka sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu perjuangan kemerdekaan yang dipertanggungjawabkan atas mereka oleh Piagam PBB dan Resolusi-Resolusi yang bersangkutan dengan penghapusan penjajahan dan segala rupa bentuk jelmaannya.

Mahkamah Internasional dalam pemandangan Kehakimannya yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober, 1975, telah menyatakan ada tiga jalan, yang menurut hukum internasional, bagi wilayah-wilayah yang masih terjajah untuk menjalankan hak penentuaan nasib diri-sendiri mereka, yaitu;

Menjadi sebuah negara merdeka dan berdaulat;
Dengan bebas memilih untuk berserikat dengan sesuatu negara lain yang sudah merdeka;
Dengan bebas memilih untuk memasukkan dirinya kedalam salah satu negara lain yang sudah merdeka;

Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah membuat sebuah Program untuk memerdekakan bangsa-bangsa yang terjajah sebagaimana yang terdapat dalam keputusan 2621 (XXV) tanggal 12 Oktober 1970, dimana penjajahan dinamakan sebagai satu “ kejahatan Internasional” dan “ kepada bangsa-bangsa yang terjajah” – seperti kita bangsa-bangsa Acheh-Sumatra, Sulawesi, Republik Maluku Selatan, Papua, Kalimantan, Pasundan, dls. – “Diberikan hak mutlak untuk melawan si penjajah mereka dengan segala cara yang diperlukan.”

Dalam keputusan 3314 (XXIX), tanggal 14 Desember, 1974, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melarang semua negara menggunakan kekerasan terhadap bangsa-bangsa yang menuntut hak penentuan nasib diri-sendiri mereka. Resolusi ini menegaskan “Kewajiban negara-negara supaya tidak mempergunakan senjata untuk menindas hak bangsa-bangsa yang sedang menentukan nasib diri-sendiri dan hak kemerdekaan serta kesatuan wilayah mareka itu.”

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami simpulkan bahwa, Pemerintah Indonesia Pemerintah kerajan Nederland dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melanggar hak politik Bangsa Papua dan Hak penetuan Nasib sendiri telah dilanggar melalui Perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 dan pelaksanaan pepera 1969 yang cacat Hukum dan Moral di Papua Barat.

Oleh karena itu hak penentuan nasib sendiri mutlak diperjuangkan oleh segenap rakyat papua sebab Hak itu masih berlaku sampai dengan saat ini , maka pemerintah Indonesia sebagai salah satu Negara anggota PBB wajib melaksanakan amanat Hukum Internasional dengan penuh rasa tanggung jawab, sebagai Negara yang demokrasi. Maka kami seluruh segenap rakyat Papua Barat menyatakan Sikap Sebagai Berikut:

Bangsa Papua Barat Mendukung dan menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan pemerintah Australia yang telah menerima pemimpin Kemerdekaan International West Papua Mr. Benny Wenda dan memberikan ijin pembukaan kantor Free West Papua Campangin atau Kantor OPM di Autralia pada hari Minggu, 27 April 2014.
Kami Rakyat Papua Barat Mendesak kepada Pimpinan Negara MSG segera menindak lanjuti Hasil keputuasn KTT MSG pada tanggal 20 juli 2013 lalu demi hak penentuan Nasib Sendiri dan segra mendaftarkan Bangsa Papua juga sebagai Anggota MSG.
Kami Bangsa Papua Barat menolak dengan tegas atas Hari Anesasi Bangsa Papua Barat di dalam NKRI yang akan dirayakan oleh Indonesia pada tanggal 1 Mei 2014 karena Bangsa Papua menganggap Anesasi ini adalah awal pemusnahan bagi Bangsa Papua Barat dankepentingan PPB, Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia untuk merampok harta kekayaan Bangsa Papua yang ada diatas tanah West Papua.
Kami Bangsa Papua Barat menolak PILPRES (Pemilihan Presiden) 2014 dan Bangsa Papua Barat tidak terlibat dalam Pemilihan Presiden Indonesia yang dilakukan di atas tanah Papua Barat secara Ilegal ini, karena Pemilihan Presiden ini memperpanjang penderitaan dan pemusnahan etnis bagi Bangsa Papua Barat 5 (lima) tahun kedepan. Komitmen Bangsa Papua Barat BOIKOT PILRES 2014 solusi REFERENDUM.
PBB, Amerika serikat, Belanda dan Indonesia segera bertanggung jawab atas Nasib Rakyat Papua Barat, dengan mencabut Resolusi 2504 dan memberikan kebebasan bagi rakyat Papua Barat Untuk menetukan nasib sendiri (Self Determination) melalui mekanisme Internasional yaitu REFERENDUM bagi Bangsa Papua Barat.

Demikian pernyatan sikap kami Atas perhatian dan dan kerja sama yang baik tak lupa kami haturkan berlimpah terima Kasih.

Saat Ibadah Pemukaan Sidang Darurat]

Suasana Sidang Darurat dalam rangka dukungan Pembukaan Kantor OPM di Australia 27 Apil 2014

Foto bersama setelah sidang selesai di halaman kantor PRD/KNPB Mimika

kekerasan terus terjadi di west papua

STAF KHUSUS GEMBALA SOKRATEZ SOFYAN YOMAN DI BUNUH OTK

Ilustrasi Pembunuhan (http://longbluestraw.com)

Jayapura,29/4(Jubi)- Yoka Yoman, staf khusus ketua sinode Gereja Baptis Papua, Sokratez Sofyan Yoman ditemukan tewas di Hotel Renggali Sentani, kabupaten Jayapura, Papua, pada 22 April lalu.

Informasi ini disebarkan Mathenm Goo, aktivis Papua melalui blog http://suarakaumtakbersuara.blogspot.com, 29 April kemarin. Blog ini menulis orang tak dikenal (OTK) telah menghabisi nyawa korban.

“Diduga Dibunuh Oleh Orang Tak Dikenal Atas Konspiratif,”tulis admin blog.
Berikut ini kronologis peristiwanya sebagaimana yang ditulis dalam blog tersebut
a. Identitas korban
1) Nama Lengkap :Yaganogo Yoka Yoman
2) Umur : 36 Tahun
3) Pekerjaan : Staff Khusus Ketua Sinode Baptis Papua
4) Agama : Kristen Protestan
5) Alamat : Kompleks Koramil Hawai Sentani
6) Kondisi korban :Perut membengkak, lidah keluar, Goresan di dagu bagian kiri, darah keluar dari mulut, ingus keluar dari mulut, Muka membengkak,lender di mulut.
7) Tanggal kejadian : 22 April 2014
8) Tempat Kejadian : Hotel Renggali, Sentani, Jayapura, Papua
b. Peristiwa
Selasa, 22 April 2014
Pukul 03.00 WP: Yoganogo Yoka Yoman susah tidur, dan ia mengakui ketindisan (ketindihan-red). Karena ketindisan, Yoka diingatkan oleh mamanya (ibu) untuk berhati-hati kalau di perjalanan jika berjalan ke luar rumah.
Pukul 05.00 WP: Yoka keluar dari rumahnya, di kompleks Koramil Hawai, Sentani dan kemudian ke bandar udara Sentani, Jayapura, sambil mengantar rekan/keluarga yang bernama Matius Tabuni, yang saat itu, Matius harus berangkat dari Jayapura ke Wamena.
Pukul 06.00 WP: Korban menerima telpon dari seseorang dan keluar meninggalkan bandara udara Sentani ke arah Puskesmas Sentani kota dan selanjutnya menuju ke arah mana belum di ketahui .
Pukul 10.20 WP: Keluarga korban dihubungi oleh petugas medis bahwa “Yaganogo Yoka Yoman sedang ada di rumah sakit Yowari Sentani dalam keadaan tak bernyawa”. Keluarga korban pun dikagetkan dengan informasi seperti itu karena tidak terlalu lama peristiwa itu terjadi.
Pukul 11.00 WP: Setelah terima laporan dari pihak medis, keluarga korban menuju ke rumah sakit Yowari sentani dan melihat korban, ternyata korban sudah tidak bernyawa. Kondisi korban saat itu mengalami “perut kembung, lidah keluar, darah keluar dari mulut, luka memar di dagu, ingus keluar dari hidung dan hidung bengkak”.
Sekitar Pukul 13.00: Menurut sopir ambulans “Polisi telepon rumah sakit untuk datang ambil mayat di Hotel Renggali. Kata-nya ada penemuan mayat di kamar mandi dalam keadaan tidak bernyawa”.
Sesudah itu, sopir mengatakan, “Pagi tadi kebetulan saya yang piket jadi saya langsung pergi angkat mayat tersebut. Ternyata mayat itu mereka sudah langsung isi di dalam kantong hitam sehingga kami hanya angkat dan langsung bawah kerumah sakit”.
Sekitar Pukul 13.30 WP: Bapak Ketua Sinode Baptis (Socrates Sofyan Yoman) bersama istrinya tiba di Rumah Sakit dan melihat kondisi korban yang tak bernyawa.
Pukul 15.00: Aktivis HAM bersama keluarga Korban pergi ke Kantor polisi untuk mengambil dompet, KTP dan HP, tetapi Polisi masih menahan dompet, KTP dan HP dengan alasan “ ini sebagai barang bukti”. Setelah mendengar alasan barang tesebut adalah alat bukti, Aktivis HAM dan keluarga korban meminta keterangan singkat tentang kematian korban. Setelah mendapatkan keterangan, Aktivis HAM dan keluarga meminta kepada pihak kepolisian untuk mengantar Aktivis HAM dan keluarga korban, ke TKP. Sampai di TKP, aktivis HAM dan keluarga menemukan fakta-fakta seperti: Bercakan darah di dinding pintu, bercakan darah di lantai kamar mandi, dan posisi pintu sudah tercabut.
Pukul 15.30: Aktivis HAM dan keluarga korban, polisi, pemilik hotel dan tukang di hotel kembali ke kantor Polisi.
Pukul 16.00: Aktivis HAM dan keluarga korban pulang kembali ke rumah Waena.
Pukul 18.00 WP: Mayat dibawa pulang di rumah duka di Expo Waena , kota Jayapura.
Kronologis Versi Polisi

Pukul 06.30 WP: korban tiba di hotel, lalu korban mengatakan meminjam kamar mandi kepada resepsionis untuk buang air. Sebelum dipersilahkan, korban langsung menuju kamar mandi hotel, sambil memegang dada-nya.
Pukul 09.00 WP: karena lama tidak keluar, petugas resepsionis mengecek dan mengetuk pintu kamar mandi tapi tidak ada jawaban. Karena tidak ada jawaban, maka petugas menghubungi bos hotel. Lalu bos hotel menyuruh tukang membuka pintu kamar mandi tersebut.
Setelah terbukanya pintu, ternyata disaksikan oleh 3 orang pegawai hotel, korban dalam keadaan sikap sujud ke arah Closed.
Pukul 09.30 WP: Petugas hotel menelpon Polisi untuk olah Tempat Kejadian Perkara (TKP)
Setelah Polisi melihat korban, lalu Polisi menelpon mobil ambulans untuk dibawa ke rumah sakit Yowari Sentani. Setelah Ambulans tiba, korban dinaikkan ke dalam mobil ambulans kemudian dibawa ke rumah sakit untuk divisum luar .
Pukul 10.00 WP: Korban tiba di rumah sakit Yowari sentani dan dokter memastikan bahwa korban positif meninggal dunia.
Atas kasus tersebut, keluarga korban berharap kasus tersebut bisa terungkap, walau pun, rasa pesimis warga pun ada. Keluarga pun mengucapkan terima kasih pada pihak Baptis yang ingin mengungkap kebenaran di balik peristiwa tersebut.
Terkait hal itu, Gereja Baptis Papua akan mendorong pengungkapan kasus pembunuhan tersebut, tegas Matius Murib.
Matius menjelaskan, kasus tersebut terlihat ada kerja sama atas pembunuhan Yoka, dimana, jika dilihat dari bentuk fisiknya, bisa dilihat ada cekikan leher. Dan anehnya lagi, ada kasus pembunuhan tapi Polisi tidak mem-polisi line-kan tempat kejadian.
“Kami berharap agar kebenaran di balik kasus ini bisa terungkap agar rakyat bisa mendapatkan rasa keadilan,” kata Matius.(Jubi/Mawel)

Selasa, 29 April 2014

Australian West Papua Association (AWPA) Focus on West Papua, a community forum Sydney Uni-24 April. Every day more and more people are finding out about West Papua. Freedom is coming. Thank you Australia Association of Pacific Studies, Sydney University, for the opportunity to discuss Activism: Independence for West Papua and to hear ongoing support of Vanuatu government through honourable MP Ralph Regenvanu

Australian West Papua Association (AWPA) Focus on West Papua, a community forum Sydney Uni-24 April. Every day more and more people are finding out about West Papua. Freedom is coming.
Thank you Australia Association of Pacific Studies, Sydney University, for the opportunity to discuss Activism: Independence for West Papua and to hear ongoing support of Vanuatu government through honourable MP Ralph Regenvanu. ‪#‎Merdeka‬
Ronny Kareni, (West Papua community, Victoria)
Melkias Okoka (3CR Community Radio, Victoria, West Papua community, Victoria) Camellia Webb-Gannon (West Papua Project, University of Sydney)

West Papua, located on the western half of the island of New Guinea, was wrested from Dutch administration by the Indonesian state and military in 1962. The predominantly Melanesian and Christian West Papuans, who had been prepared by the Dutch for independent nation-statehood, have vociferously opposed Indonesian occupation ever since.
During the Cold War, Indonesia was backed by the USA, Australia and the United Nations in strengthening its hold on West Papua through an illegitimate referendum - the so-called Act of Free Choice - in which less than one percent of West Papua's population was coerced by threats of violence to vote for integration with Indonesia. Since 1962, successive Indonesian regimes have been carrying out crimes against humanity in their efforts to suppress West Papuan independence aspirations - current estimates of West Papuans killed during the occupation range between 100,000 and 500,000. Many West Papuan cultures and lands are threatened by extensive mining, oil palm planting, migration from other parts of Indonesia, and deforestation. Indigenous West Papuans are a minority in their own land. The West Papua Project was founded in 2000 by a group of academics at the University of Sydney's Centre for Peace and Conflict Studies deeply concerned at the lack of academic or political attention given to the West Papuan conflict. The goal of the West Papua Project is to promote peaceful dialogue between West Papuans and Indonesians as well as conflict transformation to bring about peace with justice in the region.
http://awpasydneynews.blogspot.com.au/2014/04/focus-on-west-papua-community-forum.html

Senin, 28 April 2014

Uni Eropa dan AS Siap Jatuhkan Sanksi Baru untuk Rusia

Rusia dianggap mendukung aksi separatis bersenjata di timur Ukraina.

Senin, 28 April 2014, 21:28 Maya Sofia, Santi Dewi

Aktivis pro Rusia di Donetsk, Ukraina, Minggu, 27 April 2014. (REUTERS/Baz Ratner)

Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, mengatakan siap menjatuhkan sanksi tambahan kepada Rusia karena negara itu mendukung aksi separatis bersenjata yang tengah menduduki gedung-gedung pemerintah di timur Ukraina. Sanksi yang akan diberikan diduga akan menyasar individu, perusahaan dan alat utama sistem pertahanan teknologi tinggi Dilansir dari kantor berita BBC, Senin, 28 April 2014, sanksi baru itu akan diumumkan pada hari ini. Hal tersebut disampaikan oleh Obama di tengah-tengah kunjungannya ke Manila, Filipina.

Menurut Obama, sanksi baru ini merupakan konsekuensi kegagalan Moskow untuk menepati perjanjian internasional yang disepakati di Jenewa. Dalam kesepakatan itu, tertulis butir-butir cara penyelesaian secara damai krisis di Ukraina.

"Nanti, akan ada pengumuman yang dibuat. Kami akan kembali menjatuhkan sanksi yang sudah ada," ujar Obama dikutip stasiun berita Channel News Asia.

Washington menginginkan Rusia untuk mengendalikan tentara militer pro Moskow. Namun, pada kenyataannya Moskow justru mendukung tentara separatis itu untuk menduduki gedung-gedung pemerintahan.

Bahkan, para separatis itu terus melanjutkan aksinya dengan menahan tujuh pemantau dari militer barat pada pekan lalu.

Obama mengatakan, sanksi baru ini juga tidak akan menyasar langsung Presiden Rusia, Vladimir Putin. Tetapi lebih kepada individu, beberapa perusahaan dan teknologi tingkat tinggi yang diekspor ke Negeri Beruang Merah.

Kendati begitu, AS masih tidak begitu yakin apakah sanksi kali ini akan memiliki dampak yang cukup besar.

"Tujuannya untuk mengubah kalkulusnya tentang betapa kebijakan yang dia terapkan saat ini, dapat berdampak negatif bagi perekonomian Rusia dalam jangka panjang," ujar Obama.

Selain AS, sebanyak 28 Duta Besar negara anggota Uni Eropa tengah mengadakan pertemuan di Brussels untuk berdiskusi soal sanksi baru terhadap Rusia. Sebelumnya, UE dan AS telah membekukan aset dan memberlakukan larangan bepergian terhadap beberapa pejabat tinggi Rusia yang dituduh terlibat dalam pencaplokan Crimea pada bulan lalu.

Menurut koresponden BBC, Chris Morris, para Dubes itu disebut akan memasukkan 15 nama orang baru ke dalam daftar tersebut. Morris menyebut langkah ini, merupakan bentuk kesatuan antara US dan UE.

Tetapi, UE hingga saat ini masih terus mendiskusikan soal memberlakukan sanksi yang lebih luas kepada Rusia.

Seruan Aksi Nasional Aliansi Mahasiswa Papua (KK-AMP)

Amp Kota Yogyakarta

SERUAN AKSI !!!

Amerika serikat dan Indonesia melalui PBB telah memainkan peran Politik di atas tanah papua, rakyat papua yang masih memiliki Hak untuk Menentukan nasibnya sebagai bangsa yang merdeka. Namun karena kepentingan amerika dan Indonesia sehingga pada 1 mei 1963 administrasi Papua di masukan secarah paksa Oleh Indonesia

Berbagai operasi militer dilancarkan oleh Indonesia untuk menumpas gerakan prokemerdekaan rakyat Papua.

Setelah wilayah Papua dimasukan secara paksa lewat manipulasi Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) oleh Indonesia tahun 1969, wilayah Papua dijadikan wilayah jajahan. Indonesia mulai memperketat wilayah Papua dengan berbagai operasi sapu bersih terhadap gerakan perlawanan rakyat Papua yang tidak menghendaki kehadiran Indonesia di Papua.

Hari ini 1 mei 2014, tepat 51 Tahun, Indonesia masih saja menunjukan watak kolonialisnya terhadap rakyat Papua. Berbagai peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan terus terjadi di Papua, hutan dan tanah-tanah adat dijadikan lahan jarahan bagi investasi perusahaan-perusahaan Multy National Coorporation (MNC) milik negara-negara Imperialis.

Pembungkaman terhadap ruang demokrasi semakin nyata dilakukan oleh aparat negara (TNI-Polri) dengan melarang adanya kebebasan berekspresi bagi rakyat Papua didepan umum serta penangkapan disertai penganiayaan terhadap aktivis-aktivis Papua.
Bertepatan 51 Tahun hari Aneksasi Papua Oleh Indonesia kami mengajak Kawan-kawan mahasiswa Papua untuk terlibat ambil bagian dalam aksi massa yang akan dilakukan pada :
Hari/Tanggal        : Kamis, 1 Mei 2014
Waktu Star           : 08:00-selesai
Bentuk Aksi          : Long mach
Rute                      : Asrama Papua, Kamasan 1. Jl. Kusumanegara - 0 Kilo meter. Yogyakarta
Titik Kumpul : Asrama Papua, Kamasan 1. jl. Kusumanegara No 119. Yogyakarta
Tema Aksi             : “HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI SOLUSI DEMOKRATIS BAGI RAKYAT PAPUA BARAT

Demikian seruan aksi ini kami buat, atas perhatian, partisipasi dan dukungan Kawan-kawan, kami ucapkan jabat erat.
Salam Pemberontakan!!!

Perdana menteri Israel, Benjamin Netanyahu menolak pernyataan simpati Presiden Palestina, Mahmoud Abbas kepada keluarga korban Holocaust. Dia menganggap pernyataan tersebut sebagai aksi public relations yang bertujuan untuk memenangkan hati masyarakat internasional.

Terkait Hol

POSTED On : 2

Share Artikel »

ANDROID

Perdana menteri Israel, Benjamin Netanyahu menolak pernyataan simpati Presiden Palestina, Mahmoud Abbas kepada keluarga korban Holocaust. Dia menganggap pernyataan tersebut sebagai aksi public relations yang bertujuan untuk memenangkan hati masyarakat internasional.

Seperti dilansir Maan News, Senin (28/4/2014), Netanyahu juga mengatakan, di hadapan kabinetnya Abbas harus lebih fokus untuk memilih antara perjanjian untuk membentuk pemerintah persatuan dengan Hamas atau melanjutkan perbicangan damai dengan Israel.

"Alih-alih pernyataan yang dirancang untuk memenangkan opini publik global, Abu Mazen (Abbas) harusnya lebih fokus memilih antara aliansi dengan Hamas, sebuah organisasi teroris yang menyerukan penghancuran Israel dan menyangkal Holocaust, atau memilih kedamaian sejati dengan Israel," ungkap Netanyahu.

"Kami berharap dia akan membatalkan perdamaian dengan Hamas dan kembali melanjutkan upaya dalam mendapatkan kedamaian dengan Israel," Netanyahu menambahkan.

Sebelumnya pada Minggu (27/4/2014) Abbas menyatakan simpati kepada keluarga Yahudi yang korban Holocaust, yang menurutnya sebagai kejahatan yang paling keji terhadap kemanusiaan di era modern.

Presiden Palestina Mahmud Abbas, Sabtu (26/4) menegaskan, Palestina tidak akan pernah mengakui Israel sebagai negara Yahudi.

Presiden Palestina Mahmud Abbas, Sabtu (26/4) menegaskan, Palestina tidak akan pernah mengakui Israel sebagai negara Yahudi.
Hal ini ditegaskan saat kepemimpinannya bersidang untuk memetakan suatu tindakan setelah Israel menghentikan perundingan perdamaian.
"Pada tahun 1993 kami mengakui Israel," kata Abbas kepada para anggota Dewan Pusat Organisasi Pembebasan Palestina.

Pun, ia menegaskan Palestina harus tidak dipaksa untuk melangkah lebih jauh untuk mengakui identitas keagamaan Israel.
Israel telah membuat pengakuan sebagai negara Yahudi, tuntutan utama dalam perundingan perdamaian, yang hal itu kemudian ditarik setelah Rabu (23/4), PLO Abbas menandatangani kesepakatan rekonsiliasi dengan gerakan Hamas, yang tidak mengakui hak keberadaan untuk Israel.

Abbas: Palestina Takkan Pernah Akui Israel Sebagai Negara Yahudi

Presiden Palestina Mahmud Abbas, Sabtu (26/4) menegaskan, Palestina tidak akan pernah mengakui Israel sebagai negara...

Hari ini oknum Briptu AS yang diduga pelaku penembakan anggota TNI AU Paskhas 468/Sarotama, Biak, diterbangkan ke Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Papua untuk diperiksa.

OKNUM BRIMOB, DITERBANGKAN KE JAYAPURA UNTUK DIPERIKSA

Topi Polri

Jayapura, 28/4 (Jubi) – Hari ini oknum Briptu AS yang diduga pelaku penembakan anggota TNI AU Paskhas 468/Sarotama, Biak, diterbangkan ke Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Papua untuk diperiksa.

Sementara itu, wakil Bupati Biak Numfor Thomas Alfa Edison Ondy, mewakili Pemerintah Kabupaten Biak menyerahkan proses kasus penembakan terhadap Pratu Wardeni ini kepada para penegak hukum.

“Penanganan kasus penembakan prajurit Paskhas diserahkan kepada proses penegakan hukum sehingga pelakunya dapat diusut tuntas,” kata Wakil Bupati Biak ini (28/4).

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, hari ini (Senin, 28/4) secara resmi telah menutup pasar malam setelah insiden penembakan yang memakan korban prajurit Pasukan Khas TNI AU ini.

Free West Papua Campaign to open new office in Perth, Australia

April 25, 2014

This Sunday 27th April, the Nobel Peace Prize nominee West Papua independence leader Benny Wenda will officially open a new Free West Papua Campaign office in Perth, Australia. The new office will work closely with our headquarters in Oxford, UK and regional offices in The Hague, Netherlands and Port Moresby, Papua New Guinea.
The staff there will work to lobby politicians, churches and members of the Australian public to coordinate with the world wide efforts to take the case of West Papua to the highest levels of the UN and to bring justice and peace to the West Papuan people.
VENUE: Greaves Room, 5 Neil Street (Victory Life Centre Complex) Osborne Park, WA 6017
DATE: 27^th April 2014
TIME: 1pm for 1.30pm start. Refreshments at 2.30.
BACKGROUND
In 1962 the Indonesian military invaded West Papua. Seven years later, Indonesia cheated the West Papuan people out of their UN given right to self-determination, through the Act of Free Choice. Since the invasion over 500,000 West Papuan civilians have been killed and thousands more have been raped, tortured or imprisoned.
In opening the new office we will be working with the International Parliamentarians for West Papua (IPWP), the International Lawyers for West Papua (ILWP) and the global public to raise the voice of the West Papuan people and tell the truth about what has happened to them. Now many politicians are raising the case of West Papua around the world and at the UN.
The Prime minister of Vanuatu Moana Carcassas recently raised the political status of West Papua at the UN. He stated,
“When it comes to the issue of the rights of the people of West Papua, our voices are muted even in this podium…How can we ignore hundreds of thousands of West Papuans who have been brutally beaten and murdered? The people of West Papua are looking to the UN as a beacon for hope… Let us, my colleague leaders, with the same moral conviction yield our support to the plight of West Papuans. It is time for the United Nation to move beyond its periphery and address and rectify some historical error.”
He went on to say
“We must not be afraid if the UN had made some mistakes in the past. We must admit our mistakes and correct them.”

The truth about West Papua For all newcomers to the struggle, and the West Papuan issue, here is some background to the geopolitics of West Papua.

The truth about West Papua
For all newcomers to the struggle, and the West Papuan issue, here is some background to the geopolitics of West Papua.
West Papua is the western half of the Melanesian island of New Guinea, in the Pacific Ocean, bordering the independent nation of Papua New Guinea (PNG). It lies just 200km north of Australia.
West Papua was promised independence from the Dutch and always administered as "Dutch New Guinea" separate from Indonesia.
The Dutch promised that West Papua would have independence on 1st December 1970 and on 1st December 1961, the West Papuan national flag wa raised.
West Papua was just 18 months later, invaded by Indonesia, a country with no cultural or historical ties to West Papua at all.
All West Papuans are still struggling for their independence today.
The invasion was totally illegal under international law but was mandated by a US government to get profits from the world's largest gold mine in West Papua and to try to appease an Indonesian government threatening to turn communist.
All Australian governments then and since have turned a blind eye to this violation of international law for better trade deals with Indonesia.
The West Papuan people were never consulted and since day one, the Indonesian military has been committing a systematic genocide of the indigenous West Papuan people in order to gain full access to West Papua's vast resources without resistance.
Over 500,000 innocent West Papuan men, women and children (Over 1 in 4 people) have already been milled by the Indonesian military with the death toll rising every week.
In 1963, West Papua and Papua New Guinea both had populations of about 1.5 million indigenous people.
The indigenous population of PNG is now over 7 million but West Papua's has only reached 2 million and the people have become a minority in their own land, with Indonesia pushing millions of Indonesian "transmigrants" in an effort to ethnically and culturally wipe out the Papuan people.
As soon as Indonesia invaded, they promptly renamed the country "Irian Jaya" an Indonesian name which is incredibly offensive to West Papuans as Jaya means "victorious" and Irian means "hot land" but is also known commonly for it's acronym "Ikut Republic Indonesia Anti Nederland" which translated into English is "Join with Indonesia, anti Dutch".
This was another clear attempt to "Indonesianize" West Papua though even Indonesia was forced to rename it back to Papua in 2002 after increasing pressure.
All foreign journalists, human rights groups and NGOs are banned from entering West Papua. All tourists are severely restricted and forced to report to Indonesian police posts constantly.
But the people of West Papua struggle on, now all around the world their cries for freedom and independence are beginning to be heard.
With enough pressure on foreign governments, we will make sure the United Nations forces Indonesia to hold a free and fair independence referendum for all West Papuans, as promised to them under international law to this day.
YOU can help to stop this 21st century genocide, support the Free West Papua Campaign.
Visit www.freewestpapua.org for more information.
With your support, West Papua will finally be free.

AMP BOGOR MELAKUKAN RANTAI DOA UNTUK MENDUKUNG KONTOR FREE WEST PAPUA

Labels: BERITA

Jayapura, 28/4 (Jubi) – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Intan Jaya, Papua dikabarkan mengungsi ke Nabire dan Paniai setelah mendapat ancaman dari orang tak dikenal. Komisioner KPU Papua, Tarwinto ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya hanya mendapat laporan secara lisan mengenai ancaman itu.

Jayapura, 28/4 (Jubi) – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Intan Jaya, Papua dikabarkan mengungsi ke Nabire dan Paniai setelah mendapat ancaman dari orang tak dikenal. Komisioner KPU Papua, Tarwinto ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya hanya mendapat laporan secara lisan mengenai ancaman itu.
“Informasi ke kami hanya sebatas lisan, jadi tidak bisa ditindak lanjuti. Kalau secara tertulis kan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau hanya sebatas omongan, ya kami hanya infokan ke pihak keamanan agar ditindak lanjuti,” kata Tarwinto ketika dikonfirmasi, Senin (28/4).
Menurutnya, jika anggota KPUD Intan Jaya diancam harusnya ada bukti dan siapa pihak yang melakukan pengancaman.
“Kan di sana ada aparat kemananan, silahkan lapor ke aparat siap yang ancam dan seperti apa ancamannya. Kalau tidak bisa dibuktikan, ya mau ditangani bagaimana,” ujarnya.
Kepala Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Polisi, Pudjo Sulistyo mengatakan, pihaknya juga mendapat infomasi pengancaman itu.
“Iya, tapi anggota KPU yang ngungsi itu sudah disuruh kembali ke Intan Jaya. Sudah aman, di sana sudah tidak ada masalah,” kata Pudjo. (Jubi/Arjuna)

About Arjuna Pademme

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi, Papua, Yosef Twenti bersama salah satu komisioner KPU setempat membawa lari rekapan suara Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dari enam distrik yang ada di wilayah itu, Sabtu malam (26/4).

KETUA KPUD SARMI BAWA LARI HASIL REKAPAN SUARA PP

Indonesia Protes Pemerintah Republik Cek

Menlu Marty Natalegawa (kanan), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar (kiri) dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sebelum ikut rapat Paripurna, di Gedung MPR/DPR, 26-6, 2012. Untuk pengambilan keputusan RUU Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Ceko atas kerja sama di bidang pertahanan, Memorandum saling pengertian antara Departemen Pertahanan dan Kemananan RI dan Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang Kerja Sama dalam peralatan logistik dan industri pertahanan serta RUU Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Praha - Kedutaan Besar Republik Indonesia menyampaikan nota protes kepada Kementerian Luar Negeri Republik Cek mengenai perlakuan tidak sepatutnya terhadap para diplomat dan staf kedutaan dalam peristiwa razia di sebuah masjid di Praha, Jumat pekan lalu. Nota protes itu disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Republik Cek, Emeria Wilujeng Amir Siregar, Senin, 28 April 2014 sekitar pukul 13.30 waktu setempat. "Hari ini kami menyerahkan nota protes dan diterima Kemlu Ceko pukul 13.30," kata Wahono Yulinto, Sekretaris I Bidang Sosial dan Budaya KBRI Praha, Senin, 28 April 2014.

Indonesia menyesalkan perlakuan aparat keamanan Republik Cek dalam razia di Masjid Centrum Praha. Sebanyak 10 warga Indonesia sempat ditahan saat polisi khusus Republik Cek merangsek masuk masjid sekitar pukul 13.10. Sembilan di antaranya adalah anggota staf KBRI dan diplomat bersama satu mahasiswa. "Waktu itu azan sedang berkumandang ketika tiba-tiba ada polisi berpakaian seperti Densus 88 kita masuk ke dalam masjid, menyuruh kita semua tiarap," kata Wahono

Polisi melepaskan anak-anak kecil yang ada di dalam masjid bersama orang tua mereka. Jumlahnya sekitar 10 orang, lalu lansia dan orang-orang yang sakit. Baru kemudian mereka berteriak apakah ada diplomat di situ. Menurut Wahono, enam diplomat dan anggota staf KBRI yang berada di ruangannya baru boleh meninggalkan masjid 40 menit kemudian. Namun, empat anggota staf KBRI lainnya yang diawasi polisi berbeda masih ditahan hingga 3,5 jam kemudian. Padahal, Wahono sudah menegaskan mereka adalah bagian dari KBRI. "Kami mengajukan protes mengenai insiden hari Jumat, terutama terkait perlindungan terhadap korps diplomatik berdasarkan Kovensi Wina 1961 tentang Perlindungan Diplomatik," kata Wahono.

Pihaknya sudah menelepon ke semua pihak terkait, seperti bagian protokol, kepolisian, dan kepolisian perlindungan kedutaan. Namun, dia mendapat jawaban bahwa mereka tidak tahu perihal penggerebekan tersebut. Seorang WNI yang tidak mau disebut namanya kepada Tempo menceritakan, saat kejadian, dia bersama teman-teman sesama WNI dan KBRI baru saja masuk masjid dan menunaikan salat sunah dua rakaat. Setelah duduk beberapa menit, langsung terdengar kumandang azan. Di tengah-tengah azan, mereka dikagetkan oleh gebrakan pintu puluhan polisi Republik Cek dengan senjata lengkap.

Para polisi itu masuk ke masjid tanpa mencopot sepatu dan berteriak-teriak menyuruh semua orang bertiarap. "Kami tidak bisa bergerak, tidak boleh telepon," kata Alberto, (bukan nama sebenarnya). Alberto mengaku sangat takut dan jantungnya berdegup kencang. Mereka disekap mulai pukul 13.10 sampai pukul 16.15 waktu setempat. "Saya berdoa terus untuk keselamatan saya dan seluruh jemaah di masjid," ujar dia.

Saat kejadian, di masjid itu ada sekitar 100 orang. Warga keturunan Arab marah lantaran ibadahnya terganggu. Mereka memang batal menjalankan ibadah salat Jumat. Namun, ketika orang-orang tersebut berteriak, polisi malah semakin garang. Beberapa anggota jemaah sempat ingin lompat dari jendela karena takut. "Untung bisa kami cegah. Kalau tidak, bisa saja akan terjadi penembakan," ucap Alberto.

Menurut situs berita Praque Post, alasan Unit Deteksi Kejahatan Terorganisasi (UOOZ) merazia Masjid Centrum Praha, yang terletak di pinggir timur ibu kota Republik Cek tersebut, berkaitan dengan penerbitan buku yang menyebarkan propaganda anti-Semit atau Yahudi, xenophobia, dan kekerasan terhadap kalangan inferior. Buku The Bases of Tauhid: The Islamic Concept of God atau Dasar-dasar Tauhid: Tuhan dalam Konsep Islam. Buku itu diprotes oleh mantan penganut muslim bernama Lukas Lhokan.

Juru bicara UUOZ, Pavel Hantak, mengatakan buku itu berisi pandangan Islam yang ekstrem dan diterbitkan oleh Pusat Komunitas Muslim di Republik Cek bersama Islamic Foundation.

Minggu, 27 April 2014

UANG, UANG SUDAH YANG HANCURKAN PAPUA KAMI!

ilustrasi uang dan darah (dreamstime.com)

Suva,27/4- “Great Money, Great Power,”tutur Miss Ema Pook kepada saya dalam sebuah diskusi, Kamis (24/4). Uang mempunyai kekuatan yang mampu mengubah kualitas manusia dan barang. Uang dapat membeli dan menjual kualitas manusia. Uang mendongkrak dan merusak kualitas manusia. Kualitas manusia saja dapat berubah apalagi barang. Nilai barang dapat berubah atau terdongkrak, naik dalam waktu singkat.

Orang yang membutuhkan waktu 4 tahun untuk pendidikan S1, butuh 2-6 tahun untuk pendidikan S2 hingga S3, tapi waktu itu dapat dipintas singkat akibat jual beli nilai dan gelar. Penghargaan hingga pujian seremonial makin ramai dari satu sudut dunia ke dunia lain. Uang betul menjadi satu kekuatan yang mampu menghipnotis manusia.
Menurut Karl Marx, Filsuf Humanis radikal, uang itu ‘dewa’ yang bergentayangan mengubah pola pikir dan pola tindak manusia terhadap alam dan sesama.
“Uang adalah dewa yang terlihat, mengubah semua kualitas manusia dan alam menjadi yang sebaliknya membingungkan dan membalikan barang-barang secara universal; uang menjadi ketidaksesuaian menjadi persaudaraan,”tulis Marx dalam bukunya The Economic and Philosophical Manuscripts.
Kita ambil contoh perubahan Papua. Dewa nampak mengubah kualitas manusia hingga alam Papua. Papua yang berbudaya menjadi Papua yang tidak berbudaya. Papua yang damai menjadi Papua yang chaos. Papua yang indah menjadi Papua yang rusak. Papua yang bermoral (relativ) menjadi yang imoral. Papua yang cerdas menjadi Papua yang dunggu. Papua yang gagah perkasa menjadi Papua yang sontoloyo. Papua yang sehat menjadi Papua yang sakit fisik dan mental.
Papua yang demokratis menjadi Papua yang tidak demokratis. Papua yang menyatu dengan alam dan sesama yang lain tercerai berai, terkotak-kota ke dalam wilayah dan kelompok agama, gereja, kelompok suku, Ideologi Papua Merdeka dan NKRI. Persaingan yang sangat tidak sehat mulai tumbuh subur. Konflik antar warga pun mulai bermunculan dengan alasan sepele, minum alkohol hingga adu mulut, demontrasi.
Saya mencatat beberapa fakta perubahan dan dugaan penyebab utamanya uang. Pertama, jual beli marga hingga nama tempat. Puncak Cartenz kabarnya diberi nama Tito Karnavian, Kapolda Papua saat ini. Marga Magontan menjadi marga Wenda. Marga Watubun menjadi Tanawani. Penyatuan kebudayaan Jawa dan Papua yang menjadi agenda Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua dibawa pimpinan Lanni Kogoya.
Kedua, kisah-kisah cinta wanita-pria dan hubungan seksual. Hubungan seksual kaitan erat dengan cinta yang melibatkan unsur rasa. Manusia tidak punya relasi seksual lagaknya binatang, namun tempat-tempat prostitusi, panti-panti pijat dan club-club malam membuat manusia berlagak binatang. Orang jual beli cinta dan seks. Uang membeli dan mengukur kualitas cinta.
Ketiga, kita ingat perjuangan Pater Neles Tebay tentang dialog Jakarta Papua. ‘Kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah Papua. Kedua belah pihak yang bertikai harus duduk bersama mencari solusi dan mencapai kesepakatan damai,”katanya.
Perjuangannya itu hingga kini belum ada tangapan serius dari pemerintah Indonesia. Pemerintah malah mengukur dan berusaha menghadirkan perdamaian Papua, mengajak manusia Papua mencintai NKRI dengan uang. Trilunan rupiah Jakarta kucurkan ke Papua. Triliunan rupiah itu habis buat bayar upacara perdamaian perang suku, ganti rugi tanah hingga pesta pora. Perang lagi. Upacara perdamaian lagi dan terus tanpa tahu kapan akhirnya nampak menjadi satu proyek dalam konflik di Papua.
Keempat, pemilu legislatif 2014, kita ingat kisah dan komentar dukungan rakyat terhadap Calon Legislatif (Caleg) tertentu. “Kita memilih dan mendukung penuh N…”kata rakyat mendukung caleg. Rakyat bereuforia mengikuti konvoi caleg yang tidak penah kelihatan batang hidung di kampung, yang denga percaya diri menawarkan mimpi basah di siang bolong.
Rakyat membisu, menelan kata-kata tanpa makna dengan menahan hujan, panas dan lapar mendukung ambisi dan nafsu menimbun kekayaan. Rakyat kemudian membangun gubuk dan menderita lagi.
Para Caleg tidak hanya mengiring rakyat mengikuti konvoi. Penyelengara demokrasi pun tergiur dan takluk ke dalam tangan sang caleg pemilik dewa. “Bapa punya suara di Wamena 15 menjadi 8 ribu, kemungkinan kepala daerah (punya kuasa dan uang) ambil dan Mamberamo Tengah 15 ribu, tetapi hilang dan KPU jual 8 ribu ke bapa,”SMS salah satu keluarga caleg DPRP Papua ke saya, suatu hari usai Pileg.
Uang jadi kekuatan para Caleg, mereka datangi orang orang Papua dengan bujuk rayu gombal. memang benar, kata Karl Marx, uang telah membuat kita semua lupa diri, lupa bagaimana cara manusia harus menjadi manusia, menjadi bangsa yang besar, menjadi manusia yang berbudaya dan punya harga diri.
“Manusia menjadi manusia. Cinta hanya dapat ditukar dengan cinta. Kepercayaan dengan kepercayaan,”tulis Marx “Kebebasan dengan kebebasan saja,”tulis sang Revolusioner dan “Nabi” kaum proletar dunia itu.
Karena itu, uang, manusia-manusia yang mendatangi Papua lupa menjadi manusia normal. Manusia yang berbudaya, beradab, bermartabat dan memiliki harga diri yang sama dengan bangsa lain hanya dengan yang melekat pada dirinya.
Marga Mangotan lupa menjadi manusia bukan karena marga Magontan mengenakan marga Wenda. Marga Watubun menjadi manusia bukan karena mengenakan marga Tanawani. Manusia Papua menjadi berbudaya bukan karena hidup dalam budaya asimilasi Jawa-Papua.
Manusia pun lupa, karena uang, relasi seks harus yang normal. Wanita dan pria Papua, dan yang bukan Papua saling mencintai hanya atas sadar cinta, bukan karena kekuatan yang lain. Cintai yang keriting, hitam dan mencintai semua yang menjadi bagian dari pribadi objek cinta yang meliputi orang-orangnya, dan budayanya. Cinta semua dalam pribadi Papua yang satu, yang menjadi objek mencintai. Kalau karena faktor lain, itu namanya cinta palsu. Cinta penyembahan berhala namanya. Cinta terhadap benda.
Pemerintah juga lupa, terus saja meredam konfik Papua dengan dan karena uang, padahal menciptakan Papua damai pun harus melalui cara yang damai. Kalau mau Papua damai, aman, mencintai NKRI, bicarakanlah Papua melalui cara damai, aman dan mencintai orang Papua. Orang Papua mencintai Indonesia, bukan karena tekanan fisik, psikis dan uang. Kalau yang itu, namanya cinta ketakutan. Cinta kanak-kanak namanya. Konsekuensinya, anak yang takut itu akan memberontak waktu dewasa.
Karena uang Indonesia lupa, rakyat harus merayakan demokrasi harus dengan kebebasan murni. Manusia Papua memberikan sebagian hak kepada orang-orang terpercaya melalui pemilihan anggota legislatif dan pemimpin eksekutif dengan satu kepercayaan dapat melindunggi hidup dan hak mereka di negeri mereka. Pemegang kepercayaan pun melaksanakan kepercayaan dengan satu kepercayaan dan tanggungjawab bukan jual beli suara, bukan bisnis demokrasi milik boss.tertentu.
Karena uang, penyebah dewa lupa, boss menjadi boss karena kekuatan uang. Tanpa uang, anda hanyalah orang yang tidak ada apa-apa. Uang telah menjadi tuhan Anda hari ini. Mana sebenarnya Tuhan Anda? (Jubi/Mawel)

Pernyataan Sikap KNPB Atas Dibukanya Kantor Free West Papua di Australia Minggu, 27 April 2014 14:13

Pernyataan Sikap KNPB Atas Dibukanya Kantor Free West Papua di Australia

Massa KNPB saat aksi tuntut referendum bagi bangsa Papua Barat secara lebih bermartabat. Foto: Ist.

Hak penentuan nasib sendiri bagi wilayah-wilayah yang belum berpemerintahan berdasarkan perjanjian Canbera dan semangat deklarasi dekolonisasi pada tanggal 20 Desember 1960 serta piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan resolusi 1514 dan 1541 telah menjamin tentang hak penentuan nasib sendiri.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah gagal melaksanakan amanat resolusi 1514 dan 1541 tentang hak pentuan nasib sendiri, namun PBB, Belanda dan Amerika serikat serta Indonesia melakukan kongkalikong dalam perjanjian rahasia pada tanggal 30 November 1962 yang kita kenal dengan Roma Agreement atau perjanjian Roma.

Hal tersebut telah merugikan nasib Bangsa Papua Barat. Rakyat Papua Barat tidak pernah diberikan kesempatan untuk menentukan nasibnya secara bebas melalui Pepera 1969, namun yang terjadi hanya manipulasi pembohongan dan rekayasa. Hal ini dilakukan hanya karena kepentingan ekonomi Amerika Serikat di Papua Barat.

Situasi keamanan dan Hak Asasi Manusia di teritori West Papua mulai terganggu sejak Ir. Soekarno Presiden Republik Indonesai mengambil inisiatif bersama militer Indonesia melakukan upaya untuk merebut wilayah koloni Nederlands Nieuw Guinea dan menguasai West Papua dari kekuasaan Pemerintah kolonial Nederland tanpah hak dan inisiatif tersebut ditentang oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Drs. Mohamad Hatta dengan alasan Ras dan Kebangsaan yang berbeda serta kewajiban Pemerintah Republik Indonesia menghormati Hak Penentuan Nasib Sendiri Bangsa Papua.

Namun Ir. Soekarno Presiden Republik Indonesia tetap pada kehendaknya yang bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 26 Juni 1945, Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 1514(XV) tanggal 20 Desember 1960 dan alinea Pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Bangsa Papua Barat memiliki sejarah yang berbeda dengan Indonesia dalam menentang penjajahan Belanda dan Jepang.

Karena gerakan Koreri di Biak dan sekitarnya, lahir pada awal tahun 1940-an aktif menentang kekuasaan Jepang dan Belanda, tidak memiliki garis komando dengan gerakan kemerdekaan di Indonesia ketika itu. Gerakan Koreri, dibawah pimpinan Stefanus Simopiaref dan Angganita Manufandu, lahir berdasarkan kesadaran pribadi bangsa Melanesia untuk memerdekakan diri di luar penjajahan asing. Pada Konferensi Meja Bundar (24 Agustus - 2 November 1949) di kota Den Haag (Belanda) telah menyepakati bersama oleh pemerintah Belanda dan Indonesia bahwa Papua Barat tidak merupakan bagian dari negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Status Nieuw-Guinea akan ditetapkan oleh kedua pihak setahun kemudian.

Oleh karena itu, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai media Nasional, atas nama rakyat Papua Barat menyerukan kepada masyarakat internasinal negara-negara anggota PBB di muka bumi ini bahwa kami Bangsa Papua Barat bukan bagian dari Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia (NKRI). Maka, kami Bangsa Papua Barat masih memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri (Self Determination) sesuai dengan amanat perjajian New York Agreement pada tanggal 15 Agustus 1962 pada pasal 18 telah menjamin hak penetuan nasib sendiri, karena pada saat pelaksanan Pepera 1969 hak tersebut tidak pernah digunakan. Oeh sebab itu, hak itu masih berlaku sampai dengan saat ini.

Demi Hak Penentuan Nasib Sendiri Kami rakyat Papua Barat melalui Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mendukung penuh pembukan kantor OPM di Australia, dan kami juga mengharapkan masyarakat internasional memberikan dukungan serta solidaritas masyarakat internasional melalui IPWP dan ILPW serta kantor Free West Papua Campaign di Asturalia dan di negara lain sebagai tempat menyalurkan dukungan solidaritas masyarakat Internasional pada umumnya, lebih khusus kepada pemerintah dan masyarakat Australia.

Oleh karena itu, pada hari ini tanggal 26 April 2014, kami rakyat Papua Barat Sorong sampai Merauke melalui media nasional rakyat Papua KNPB menyampaikan dukungan terhadap pembukaan Kantor Free West Papua Campaign. Pernyataan sikap politik sebagai berikut:

1. Kami seluruh komponen rakyat Papua Barat Sorong Sampai Merauke mendukung penuh pembukaan kantor Free West Papua Campaign pada tanggal 27 April 2014 di Asturalia,

2. Mendesak kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera mengirim Pelopor khusus ke Papua Barat untuk memperbaiki kesalahan sebelumyan dan memberikan Rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri melalui Referendum,

3. Kami Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyerukan kepada seluruh rakyat Papua Barat Sorong sampai Samarai untuk Boikot Pemilihan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 9 Juli 2014 mendatang dan solusinya segera Referendum di Papua Barat,

4. Kami mendesak PBB segera memberikan hak penentuan nasib (Self Determination) bagi rakyat Papua Barat melalui mekanisme (Referendum).

5. Kami rakyat Papua Barat meminta kepada Solidarita Masyarakat Internasional memberikan dukungan terhadap Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Rakyat Papua Barat.

6. Kami rakyat Papua Barat menyampaikan terima kasih kepada Masyarakat dan Pemerintah Australia memberika ijin pembukaan Kantor Free West Papua Campaign di Australia.

Demikian statement politik rakyat Papua Barat atas dukungan pembukaan kantor OPM di Australia pada tanggal 27 April 2014. Atas perhatian dan partsipasi dari solidaritas masyarata internasional, kami rakyat Papua Barat tak lupa haturkan berlimpah terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Salam Revolusi, "Kita harus Mengakhiri!"

Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB)