Dalam kasus Papua, Republik Indonesia menghalalkan segala cara. Pendekatan penipuan dan kekuatan Militer menjadi pilihan utama Republik Indonesia
dalam mempertahankan Papua Barat dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Republik Indonesia menipu bangsa Papua melalui kata-kata dan juga
penipuan yang dikemas dalam berbagai paket politik, seperti Otonomi
Khusus, UP4B, Pemekaran Provinsi/Kota/Kabupaten, dan lain-lain. Republik
Indonesia juga menipu masyarakat internasional, baik individu, lembaga non pemerintah maupun pemerintah.
Skenario penipuan tingkat tinggi Republik Indonesia yang sedang terjadi pada
saat ini adalah kepada forum MSG. Berikut ini skenario penipuan RI kepada
Negara-negara yang tergabung dalam forum MSG, antara lain:
Yang Pertama, untuk melihat atau mendengar situasi Papua pada awal Juni 2013
forum MSG diundang oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator
Politik, Hukum dan Keamanan RI, Djoko Suyanto pada saat berkunjung ke Suva
Fiji. Undangan itu disampaikan Djoko Suyanto kepada Perdana Menteri Fiji
yang saat itu menjabat sebagai ketua forum MSG.
Yang
Kedua, dalam rapat penentuan Agenda KTT MSG, pada 16 Juni 2013 para
Menlu MSG merekomendasikan bahwa menunda pembahasan aplikasi WPNCL untuk
menjadi anggota MSG. Disepakati keanggotaan Papua Barat dalam MSG akan
diputuskan setelah MSG memenuhi undangan dari RI.
Yang
Ketiga, dalam Komunike Bersama pimpinan MSG, khususnya dalam point 20
dan 21 membahas terkait soal Papua Barat. Dalam point 20 secara tegas
menyatakan bahwa Papua Barat masih memiliki kesempatan untuk penentuan
Nasib sendiri. Juga MSG menyatakan keprihatinan atas HAM dan Kejahatan
RI terhadap orang asli Papua.
Dalam
point 21 membuat peta jalan terkait keanggotaan Papua Barat
dalam forum MSG, yaitu keanggotaan Papua Barat dalam forum MSG akan
diputuskan selambat-lambatnya 6 bulan setelah Menlu MSG berkunjung ke
Indonesia. Menlu MSG akan mengajukan laporan kunjungan kepada pimpinan
MSG. Laporan itu akan menjadi acuan dalam ambil keputusan
keanggotaan Papua Barat dalam MSG.
Yang
keempat, RI berhasil menggantung penentuan status keanggotaan Papua
Barat dalam MSG. RI memanfaatkan kesempatan 6 bulan itu dengan menempuh
berbagai pendekatan. RI mengundang beberapa Negara dalam forum MSG
secara terpisah untuk dipengaruhi dan meningkatkan hubungan kerja sama
bilateral.
Yang
kelima, selama dalam 6 bulan, RI tidak mengundang para Menlu MSG datang
berkunjung ke Indonesia. Baru pada awal Januari 2014, Pemerintah
Indonesia mengundang Para Menlu MSG datang berkunjung ke Indonesia
(Jakarta, Papua dan Ambon).
Yang
keenam, RI merancang skenario untuk memenangkan kunjungan para Menlu
MSG itu. Vanuatu membaca skenario itu, maka Perdana Menteri Vanuatu
mengajukan protes tegas kepada para anggota MSG lainnya yang mau
memenuhi undangan RI yang sarat dengan kepentingan.
Perdana Menteri Vanuatu tidak bersedia mengirim Menlu Vanuatu untuk
berkunjung ke Indonesia. Sikap ini diambil juga oleh Kanaky. Vanuatu dan Kanaky
hanya mengirim utusan untuk memonitoring.
Yang
ketujuh, para Menlu MSG tiba di bandara Sentani-Jayapura pada
13 Januari jam 05:20 subuh. Mereka dijemput oleh Kapolda, Pangdam
XVII Cenderawasih dan Muspida Kabupaten Jayapura. Para Menlu MSG
dikawal ketat oleh TNI, POLRI dan BIN.
Yang
kedelapan, dalam kunjungan para Menlu MSG itu, Pemerintah Indonesia
tidak memberi akses bagi tiga Menlu MSG untuk bertemu dengan para tokoh
dan pemimpin komponen Perjuangan Pembebasan Bangsa Papua. Para Menlu MSG
itu hanya diberi akses untuk bertemu dengan pejabat Pemerintah
Indonesia, baik di pusat maupun di daerah, juga bertemu dengan pendukung
merah Putih (pro NKRI).
Bahkan DPRP dan MRP sebagai lembaga resmi Indonesia pun tidak diundang
untuk bertemu dengan para Menlu MSG. Pemerintah hanya mengundang beberapa
anggota MRP dan DPRP yang tergabung dalam Barisan Merah Putih. Karena itu,
MRP dan DPRP menyatakan protes tegas sebagai bentuk kekecewaan karena
tidak diberi akses untuk bertemu dengan para Menlu MSG itu.
Yang
kesembilan, Menlu MSG diperlakukan RI seperti yang datang atau tiba di
bandara Sentani-Jayapura pada saat orang masih tidur nyenyak jam 05:20
waktu Papua. Tindakan ini tidak sesuai dengan protokoler Negara.
Yang
kesepuluh, massa rakyat bangsa Papua yang sedang menggelar demo damai
untuk menjemput kunjungan itu, gabungan TNI dan POLRI membubarkan mereka
secara paksa. Dalam insiden itu, polisi pun menangkap 46 orang asli
Papua. Setelah para Menlu MSG meninggalkan Jayapura barulah pada jam
15.00 waktu Papua Barat, 46 orang itu dibebaskan. Ini hanyalah skenario
penipuan RI kepada para Menlu MSG bahwa Tanah Papua itu aman-aman saja.
Padahal di tanah Papua Barat sedang terjadi darurat kemanusiaan secara
terselubung yang paling mengerikan.
Yang
kesebelas, kunjungan para Menlu MSG ke Ambon disambut secara meriah
sebagai tamu Negara. Ini adalah siasat RI untuk mengelabui para Menlu
MSG bahwa rumpun Melanesia di Indonesia itu lebih baik dan lebih banyak.
Yang
keduabelas, dalam pertemuan Pemerintah Propvnsi Papua dengan para Menlu
MSG, Gubernur Papua (Lukas Enembe) menyatakan bahwa mari kita melupakan
masa lalu Papua.
Kini era reformasi telah memberi peluang kepada kita untuk membangun
Papua melalui Otonomi Khusus (Otsus) yang sekarang sedang diubah menjadi
Otonomi Khusus (Otsus) Plus sebagai solusi kemajuan Papua, (sumber Siaran
RRI Jayapura, 14/01/2014).
Para delegasi MSG ini tertipu dengan skenario
RI. Dalam kesempatan itu juga para Menlu MSG ini mengakui bahwa Otonomi
Khusus (Otsus) Papua berhasil dengan baik, (Sumber siaran RRI Jayapura,
14/01/2014).
Bagaimana
mungkin Otonomi Khusus (Otsus) Papua itu berhasil dengan baik,
sementara tidak ada keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan kepada
orang asli Papua? Otonomi Khusus (Otsus) Papua memang berhasil dalam
menciptakan diskriminasi, marginalisasi, ketidak-adilan, minoritasi
orang asli Papua, menciptakan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan
terhadap orang asli Papua, yang seruannya ini berdampak pada pemusnahan
etnis Papua.
Yang
ketigabelas, sesuai jadwal, pada 15/01/2014 tiga Menlu MSG bertemu
dengan presiden SBY untuk tanda tangan beberapa kesepakatan kerja sama.
Yang
keempatbelas, para Menlu MSG akan buat laporan kunjungannya kepada
pimpinan MSG akan ambil keputusan: apakah Papua Barat diterima menjadi
anggota MSG atau tidak? Jika aplikasi Papua Barat diterima, maka
langsung menjadi status anggota resmi atau menjadi status peninjau tetap
dalam forum MSG. Jika aplikasi Papua Barat ditolak, maka RI akan tetap
menjadi peninjau dalam forum MSG.
Yang
kelimabelas, kunjungan para Menlu MSG ke Indonesia hanya bertemu dengan
pemerintah Indonesia dan masyarakat pro NKRI. Para Menlu MSG tidak
bertemu dengan para tokoh dan pimpinan Papua Merdeka. Maka laporan yang
akan dibuat oleh tiga Menlu MSG itu tidak berimbang (sepihak). Secara
logika, manusia dapat diprediksi bahwa MSG akan menguntungkan RI,
kecuali ada mujizat Tuhan.
Inilah beberapa skenario penipuan RI kepada MSG. Tujuannya adalah:
Pertama, RI mau menggagalkan upaya bangsa Papua Barat menjadi anggota resmi dalam forum MSG;
Yang kedua, RI pertahankan penjajahan atas Papua dan memperpanjang
penderitaan orang asli Papua;
Yang ketiga, RI merusak hubungan kerja sama antara Negara-negara di
kawasan Melanesia;
Yang keempat, RI meningkatkan hubungan kerja sama dengan Negara-negara tertentu di kawasan Melanesia.
Menurut tuan Filep J.S. Karma (Tahanan Politik Hati Nurani Papua di
Penjara Abepura) mengatakan, RI adalah wirus dalam forum MSG. Virus ini
sedang menghancurkan hubungan kerjasama yang terjalin baik selama ini dalam
forum MSG. Beliau (Karma) berharap bahwa forum MSG dengan secepatnya
mengeluarkan virus RI ini, jika tidak dikeluarkan, maka virus ini akan
menghancurkan solidaritas Negara-bangsa di kawasan Melanesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar